Menakar Seberapa Realistis Janji Kampanye Capres 2024 Untuk Diwujudkan

BACA JUGA:Meriah, Senam PDI Perjuangan di Lubuklinggau, Dihadiri Ribuan Kader dan Masyarakat

Dengan APBN 2023 yang mencapai Rp 3.061 triliun maka 40 persen dari APBN maka akan habis hanya untuk menggaji guru yang belum termasuk ASN lainnya, TNI dan juga Polri.

Meskipun jika sebagian dana di tanggu oleh Pemda, tetap saja tidak semua Pemda mempunyai dana yang cukup untuk menggaji  tenaga pengajar sebesar itu.

Bahkan dengan rate yang sekarang saja masih banyak Pemda yang kesulitan untuk membayar gaji tenaga pengajar, dimana hal ini tercermin dari pengajuan pemerintah daerah seindonesia yang hanya mengajukan 500 ribu formasi Guru.

Padahal pemerintah pusat menyediakan kuota sebanyak 1 juta formasi, hal ini terjadi karena Pemda mengira jika gaji guru PKKK ditanggung oleh APBD dan pemda tidak sanggup untuk menganggarkan lebih banyak lagi.

Janji kedua yang diberikan oleh Ganjar Pranomow adalah melanjutkan pembangunan IKN, dimana terkait melanjutkan IKN sebenarnya sudah ada di revisi undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 ketika IKN disahkan.

Siapa pun presiden yang terpilih di tahun 2024 akan terikat dengan undang-undang untuk wajib melakukan pembangunan IKN.

BACA JUGA:Safari Politik ke Palembang, Anies-Cak Imin Targetkan 60 Persen Kemenangan di Sumsel

Dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN hingga periode presiden selanjutnya adalah sebanyak RP 466 - Rp 500 Triliun, dimana  30 persen di antaranya atau Rp 104 - Rp 146 triliun ditanggung oleh APBN.

Jumlah anggaran ini masih cukup realistis dari anggaran pemerintah yang mencapai Rp 3.000 triliun di tahun 2023.

Itulah tadi beberapa janji kampanye yang telah disampaikan oleh para Calon Presiden 2024.

Dari beberapa janji tersebut ada yang realistis untuk dilakukan dan tidak jika mengingat dengan keadaan stabilitas ekonomi Indonesia saat ini.

 

Sumber: