8 Parpol Tolak Sistem Proposional Tertutup, PDIP Kekeh Dukung Ada Apa?

BACA JUGA:KPU Sumsel Ajukan Penambahan Dapil, Daerah Ini akan ada Penambahan Kursi

Akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum Indonesia dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem. Ke-8 parpol sepakat bahwa sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat.

3.  KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Ke-8 parpol mengapresiasi pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama.

BACA JUGA:Buka Posko Pemenangan Pilpres, Palembang Basis Suara Prabowo

5. ke-8 parpol berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai.

"Dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan dan ekonomi," kata Airlangga.

Sementara itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap pada keputusannya untuk mengususng sistem Proposional Tertutup pada Pemilu 2024 mendatang.

Dikutip dari liputan6.com, sejumlah pernyataan diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP alasan kenapa partainya memilih proporsional tertutup ketimbang proporsional terbuka untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

BACA JUGA:Amaliah Sobli Siap Jadi Anggota DPD RI Kembali Pada Pileg 2024, Andalkan Program Bedah Rumah

Hasto mengungkapkan salah satunya, perihal besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan para calon anggota legeislatif (caleg) untuk bisa meraih kursi di DPR.

Mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan oleh salah satunya Politisi Senior PDIP Pramono Anung, bahwa seorang caleg bisa menghabiskan biaya minimal Rp5 miliar hingga Rp100 miliar agar bisa menjadi anggota dewan.

"Dengan proporsional terbuka, ketika kami menawarkan kepada para ahli untuk membangun Indonesia melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, banyak yang mengatakan biayanya tidak sanggup," kata Hasto di Jalan Baladewa, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu, 8 Januari 2023.

"Dalam penelitian Pak Pramono Anung, minimum paling tidak ada yang Rp5 miliar untuk menjadi anggota dewan. Bahkan ada yangg habis sampai Rp100 miliar untuk menjadi anggota dewan," lanjut Hasto.

BACA JUGA:Hadapi Pileg 2024, PKN Sumsel Bakal Gelar Rakerda

Sumber: berbagai sumber