Dalam salah satu tuntutannya, KON meminta adanya revisi atau penambahan pasal Permenkominfo No 1 Tahun 2012 terkait tarif pengantaran makanan dan paket yang diserahkan pada pasar, bukan diatur oleh pemerintah.
BACA JUGA:Viral! Willie Salim Beri Hadiah Rumah Untuk Ojol Lansia 70 Tahun
BACA JUGA:Dapat Respon Postif, Ojol Motor Listrik Malah Sepi Penumpang, Ini Alasannya
Hal ini dinilai membuat aplikator bisa menerapkan harga yang sangat murah.
Pada akhirnya berdampak pada penghasilan pelaku ojol.
Sebelumnya, Koalisi Ojol Nasional (KON) menyampaikan enam tuntutan utama saat demo ojek online (ojol) di Jakarta, Kamis 29 Agustus kemarin.
KON meminta, pemerintah sebaiknya menutup aplikasi pengantaran seperti Gojek dan Grab.
BACA JUGA:Videonya Viral, Pelaku Pemukulan Driver Ojol di Palembang Jadi Buron, Pantau Terus
BACA JUGA:PMN Dukung Ganjar Gelar Tausiah dan Buka Puasa Bersama Bareng Komintas Ojol di Sumsel
Bukan hanya itu, KON juga mengancam akan menggelar demo lanjutan dengan jumlah demonstran yang lebih banyak.
Seandainya tuntutan tersebut tak dikabulkan dan tak ada perkembangan selama sepekan pascademo.
Hal tersebut dilakukan seandainya pemerintah tak menyampaikan perkembangan apapun selama dua pekan pascademo.
"Itu permintaan kami untuk memberikan kepastian jaminan progress yang baik," kata Perwakilan divisi hukum Koalisi Ojol Nasional (KON), Muhammad Rahman, Sabtu 31 Agustus 2024.
BACA JUGA:Driver Ojol dan MBR Dapat Bantuan Pemkot Palembang Gelontorkan Rp 9,8 M
Biaya Potongan Aplikasi