Rudi Hartono: Nyalakan Obor Pencerahan Politik Jelang Pemilu 2024

PALEMBANG, RADARPALEMBANG.COM - Pada pemilu 2024, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 49 calon legislatif yang rekam masa lalunya pernah dipenjara karena terjerat kasus korupsi.

Nama mereka akan tertera di kertas suara. Bukan tidak mungkin dengan kekuatan sumber daya materialnya, mereka bisa terpilih sebagai wakil rakyat.

Merujuk data Perludem, pada 2019, ada 9,9 persen caleg bekas terpidana korupsi yang berhasil terpilih.

Ini bukan sekadar ironi, tetapi juga terasa di luar nalar.

BACA JUGA:KPU Terjun ke Lapangan, Perkuat Sistem Informasi dan Integritas

Hal ini dituangkan Rudi Hartono, pendiri Paramitha Institute dalam artikelnya dikutip Jumat 3 Februari 2024.

"Coba bayangkan, orang yang terbukti menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk memperkaya diri, dengan mencuri uang rakyat (APBN/APBD), masih juga dipercaya dan diberi mandat untuk menjadi Wakil Rakyat,"ujarnya.

Pada kesempatan lain, masih kata Rudi, seorang ketua umum partai menyebut bantuan sosial (Bansos) sebagai pemberian Presiden Jokowi.

Sebagai rasa terima kasih, si ketum partai yang pernah diamuk oleh Harrison Ford perihal kerusakan hutan Indonesia itu mengajak warga.

Untuk memilih putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai Capres-Cawapres pada pemilu 2024.

BACA JUGA:Berikut 63 Lembaga Survei Terdaftar Resmi KPU untuk Pemilu 2024, Apa Saja? Simak Daftarnya di Sini

"Tentu saja, anggapan bahwa bansos adalah pemberian (pribadi) presiden adalah buah dari pikiran yang korup, licik, dan tuna moral,"tegasnya lagi.

Sebab, seorang ketua umum partai harusnya tahu bahwa Bansos dibiayai oleh APBN, yang lebih dari 60 persennya dari pajak.

Pencerahan Politik Tahun 1930, ketika Partai Nasional Indonesia (PNI) limbung dan kadernya kocar-kocar pasca mendapat represi, Mohammad Hatta bersuara amat keras tentang perlunya Pencerahan Politik.

Sumber: