VIRAL! Guru Besar UI Gelar Deklarasi Kebangsaan, Buntut Keresahan dengan Situasi Jelang Pemilu 2024

PALEMBANG, RADARPALEMBANG.COM - Keresahan guru besar Universitas Indonesia (UI) dengan situasi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, viral di media sosial.

Mereka tidak ingin ada intimidasi dan perbuatan tak beretika pada proses penyelenggaraan pesta demokrasi.

Hal ini ditegaskan Civitas akademika UI dalam deklarasi kebangsaan di Rotunda, UI, Depok, kemarin, Jumat 2 Februari 2024.

Deklarasi tersebut dilakukan untuk menyikapi dinamika proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang terasa jauh dari semangat pemilu yang demokratis, jujur, dan adil serta meminta pemilu bebas intimidasi dan ketakutan.

BACA JUGA:Berikut 63 Lembaga Survei Terdaftar Resmi KPU untuk Pemilu 2024, Apa Saja? Simak Daftarnya di Sini

Dalam deklarasi yang dilakukan, Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo menyampaikan empat tuntutan terhadap pemerintah terkait pemilu 2024.

Diantaranya, pihaknya mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi.

"Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil," ujar Harkristuti saat membacakan poin deklarasi,

Selain itu, civitas academica UI juga menuntut agar semua aparatur sipil negara (ASN), pejabat pemerintah, TNI, dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing," kata dia.

Tuntutan tersebut disampaikan karena Dewan Guru Besar UI merasa terpanggil untuk memulihkan demokrasi yang sudah terganggu dengan kecurangan.

BACA JUGA:KPU Terjun ke Lapangan, Perkuat Sistem Informasi dan Integritas

Harkristuti juga mengatakan, pihaknya merasa resah dan geram atas kondisi Indonesia yang justru digerus korupsi menjelang pemilu 2024.

"Kami resah dan geram atas sikap dan tindak laku para pejabat, elit politik, dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, dan membiarkan negara tanpa tata kelola dan digerus korupsi, yang memuncak menjelang Pemilihan Umum (Pemilu)," kata dia.

Sumber: