VIRAL! Guru Besar UI Gelar Deklarasi Kebangsaan, Buntut Keresahan dengan Situasi Jelang Pemilu 2024

Keresahan yang dirasa menjadi semakin mengkhawatirkan karena kesewenang-wenangan telah menghilangkan etika bernegara dan bermasyarakat hingga menghancurkan kemanusiaan, serta merampas akses keadilan kelompok miskin.

BACA JUGA:WOW! Temuan 17 Tindak Pidana Pemilu, Ada Politik Uang hingga Kampanye Pakai Fasilitas Negara

"Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan, serta merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup," tambah Harkristuti.

Tak hanya itu, Harkristuti juga menyinggung keserakahan pemerintah hingga berdampak pada punahnya sumber daya alam.

"Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan, telah menyebabkan semakin punahnya sumberdaya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir semua kekayaan bangsa kita," katanya.

"Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau dan pantai, ada orang-orang, flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat, bangsa kita," sambungnya.

BACA JUGA:KPU Umumkan Kampanye Akbar Pemilu 2024 Dimulai 21 Januari, Dibagi 3 Zonasi, Ini Aturannya!

Tak mau demokrasi pemilu dirusak perbuatan tak beretika

Harkristuti menyampaikan, demokrasi sudah lama terpupuk di Indonesia sehingga tetap harus dijaga, terutama dalam kontestasi politik lima tahunan.

Oleh karena itu, ia ingin segala tindakan yang merusak demokrasi harus dilawan.

"Kita juga tidak mau pada 2024 ini, demokrasi kita dirusak oleh perbuatan yang tidak sesuai dengan etika-etika bernegara," ucap Harkristuti.

Menurut dia, anak-anak muda dari milenial hingga generasi Z harus turut serta mengawal demokrasi. Apalagi bagi yang baru pertama kali berpartisipasi dalam pemilu tahun ini.

BACA JUGA:KPU Pastikan Keterwakilan Caleg Perempuan DPR Diatas 30 Persen dari 18 Parpol

"Mereka semua harus melawan apabila ada upaya untuk mengintimidasi," kata dia.

Lebih lanjut, Harkristuti menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan bukanlah untuk menyerang pejabat atau lembaga tertentu dalam hal politik.

Sumber: