Prabowo Ingin Ubah Aturan TKDN, Resiko Buruk Bagi Industri Otomotif Indonesia
Pakar ekonomi dan otomotif berpendapat keinginan Presiden Prabowo Subianto merubah aturan TKDN dapat beresiko buruk bagi Industri Otomotif Indonesia--
Namun, tanpa strategi solid seperti RnD dan kemitraan wajib, lapangan kerja bisa tergerus dan Indonesia terjebak sebagai konsumen produk impor.
"Intinya, industri parts lokal harus segera meningkatkan produktivitasnya, tidak bisa lagi bermain dengan pola-pola business as usual, karena jika tidak, maka produsen otomotif besar dalam negeri bisa saja mengimpor komponen canggih lebih murah dari negara-negara lain yang mampu memproduksi parts lebih murah
"Untuk meningkatkan daya saing ekspornya, sementara industri lokal komponen kecil terancam mati dan berpotensi menghasilkan PHK yang berkelanjutan jika tak diselamatkan," tambahnya.
BACA JUGA:Apa Itu Teknologi ARAS? Terbaru dari Honda, Buat Motor Makin Canggih
BACA JUGA:Yamaha Thamrin Brothers Gelar Kegiatan Bukber Kito Pindang Bukan Rendang
Sementara itu Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan rencana Presiden Prabowo Subianto melonggarkan aturan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memicu kekhawatiran akan dampaknya terhadap iklim investasi dan proses industrialisasi di Indonesia.
Faisal mengingatkan TKDN sejatinya dirancang untuk mendorong industrialisasi dalam negeri dan telah diterapkan sebelumnya.
"Untuk bisa efektif, perlu ada konsistensi kebijakan dari pemerintah. Jadi jangan tarik-ulur hanya karena gertakan satu negara dari luar," ujar Faisal Rabu 9 April 2025.
Faisal menilai perlunya kehati-hatian pemerintah dalam melonggarkan TKDN. Pasalnya, kebijakan tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi investor yang selama ini telah mematuhi aturan.
Faisal menyampaikan kehadiran TKDN selama ini justru diharapkan untuk mendorong industrialisasi di dalam negeri.
Faisal menyebut pelonggaran TKDN bisa menjadi preseden buruk hanya karena ada gertakan dari Amerika Serikat (AS) atau investor dari AS seperti Apple.
"Jadi saya khawatir pelonggaran TKDN justru malah tidak mendorong industrialisasi, malah bisa meneruskan tren deindustrialisasi," ucap Faisal.
Faisal mengaku tidak sependapat dengan pola pikir Prabowo yang ingin mengubah implementasi TKDN melalui mekanisme pemberian insentif. Menurut Faisal, daya dorong dan efektivitas insentif tidak sekuat dengan pengenaan TKDN.
Sumber:
- Share:
