Gubernur Sindir Kepala BI Sumsel Cari Cara Atasi Inflasi Efek Subsidi Tepat Sasaran, Ricky Hanya Fokus Sembako

Gubernur Sindir Kepala BI Sumsel Cari Cara Atasi Inflasi Efek Subsidi Tepat Sasaran, Ricky Hanya Fokus Sembako

Foto kiri ke kanan, Gubernur Sumsel Elen Setiadi dan Kepala BI Sumsel Ricky P Gozali saat rapat HLM TIPD, Senin 11 November 2024.-Salamun/radarpalembang.id.disway-

BACA JUGA:Uji Coba Pencocokan Data, Pertamina Pastikan Transformasi Distribusi LPG 3 Kg Subsidi Tepat Sasaran

BACA JUGA:Hingga September 2024, Pertamina Catat 131.402 Pengguna Pertalite Terverifikasi QR Code wilayah Sumsel

Selain itu, ada pula opsi tetap memberikan subsidi pada produk seperti yang berlaku saat ini atau menggunakan sistem "blending" atau pencampuran kedua skema tersebut.

"Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah, apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kita secara langsung dalam bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat, atau di blending ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat dan ada sebagian yang masih subsidi seperti sekarang," ungkap Bahlil.

Bahlil menambahkan, Presiden telah memberikan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan kajian ini. 

"Sesuai perintah Presiden, kita diberi waktu dua minggu. Jadi, dua minggu ini akan kami selesaikan," tegasnya.

BACA JUGA:Heboh Motor Mogok Isi Pertamax, Pertashop 2P.323.77 Martapura Tutup Sementara, Pertamina Bakal Usut Tuntas

BACA JUGA:Beli BBM Hemat Rp 300 per Liter, Ini Promo Aplikasi MyPertamina hingga 11 September 2024, Berikut Caranya

Subsidi yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian ESDM mencakup subsidi bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), dan subsidi listrik.

Subsidi ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin, namun selama ini ada sekitar 20-30 persen dari subsidi berpotensi dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak, dengan nilai sekitar Rp100 triliun.

"Jujur saya katakan kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listri itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun,"jelas dia.

"Kalian gak ingin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, ekonominya belum bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus," ujar Bahlil.

Sumber: