Sellly PDI-P Bilang Hanya 200.362 Jemaah Haji Reguler yang Lunasi Bipih, Kemenag: Salah Baca Data
Politisi PDI-Perjuangan Selly Andriany Gantina (kiri) dan Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie (kanan) soal Jemaah Haji Reguler yang lunasi Bipih 2024.--
BACA JUGA:Kloter 17 PLM Tiba, 7.586 Jemaah Sudah Kembali, Debarkasi Palembang Tersisa 2 Kloter
Sajian datanya cukup lengkap, mulai dari: Pelunasan Haji Reguler, Pelunasan Haji Khusus, Keberangkatan, Kedatangan (di) Arab Saudi, Kepulangan, Kedatangan (di) Indonesia, hingga profil dan jemaah wafat.
"Data yang disajikan lengkap dan ini bagian dari komitmen Kemenag dalam keterbukaan informasi," jelas Anna.
Terkait data pelunasan, kata Anna, jika dibuka menu Pelunasan Haji Reguler, maka akan tersaji pilihan menu status cadangan dengan pilihan 0 (bukan cadangan) dan 1 (cadangan).
Selain itu, ada pilihan menu tahap pelunasan dengan pilihan 1 (tahap I) dan 2 (tahap II).
BACA JUGA:Kloter 16 PLM Asal Banyuasin, OKI, PALI dan Palembang Pulang Bawa Predikat Kloter Terbaik di Maktab
"200.362 jemaah yang melunasi biaya haji yang dimaksud Selly itu baru jumlah jemaah reguler dan cadangan yang melunasi biaya haji pada tahap 1. Masih ada 20.612 jemaah reguler dan cadangan yang melunasi biaya haji pada tahap 2," sebut Anna.
“Jika pelunasan tahap 1 dan 2 digabung, maka totalnya menjadi 220.974 jemaah. Sementara kuota haji reguler 213.320 jemaah,"ungkap dia.
"Artinya, jumlah jemaah yang melunasi justru sampai 103,59 persen, melampaui kuota yang tersedia,"papar Anna.
"Dari 213.320 kuota jemaah haji reguler, yang berangkat ke Arab Saudi 213.275 jemaah,"kata dia.
BACA JUGA:Kloter 16 PLM Asal Banyuasin, OKI, PALI dan Palembang Pulang Bawa Predikat Kloter Terbaik di Maktab
"Artinya, sampai akhir pemberangkatan, hanya 45 kuota yang tersisa karena ada jemaah batal berangkat tahun ini dan secara waktu sudah tidak cukup untuk mengurus dokumen administrasi penggantinya. Sisa 45 kuota ini terkecil dalam 10 tahun terakhir," sebut Anna lagi.
Jadi, kata Anna, data pelunasan biaya ini gamblang dan mudah dicek.
Para politisi juga bisa mengaksesnya dengan mudah melalui Siskohat.
Sebab, data-data itu memang sengaja disajikan agar mudah diakses dan transparan.
Sumber: