Oh! Ternyata Ini Alasan Kejati Sumsel Baru Menahan Hendri Zainuddin, Jadi Tersangka Sejak September 2023

"Diperkirakan telah lebih dari Rp3,1 miliar yang telah dikembalikan, dari nilai kerugaian negara Rp3,4 miliar,” katanya.

Sisa nilai kerugian negara lebih kurang Rp312 juta itu, dibebankan kepada terdakwa Suparman Roman. "Dia berjanji akan mengembalikan sisanya itu sebelum vonis pidana nanti,"  beber Sarpin, kala itu.

Sekadar mengingatkan, dalam dakwaannya JPU Kejati Sumsel mendakwa kedua terdakwa Suparman Roman dan Ahmad Tahir telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sehingga merugikan negara Rp3,4 miliar lebih.

BACA JUGA:KONI Sumsel Lantik Kepengurusan KONI Muba Periode 2022-2026

Penjelasan JPU, Hendri Zainuddin selaku Ketua Umum KONI Sumsel mengajukan dana hibah Rp95 miliar lebih kepada Gubernur Sumsel soal permohonan dana hibah 2021.

Kemudian Hendri Zainuddin membuat SK biaya kegiatan KONI, Porprov di OKU Raya.

Selanjutnya usulan anggaran hibah gubernur yang disetujui besaran alokasi dana hibah sebesar Rp12 miliar . NPHD ditandatangani Kadispora Sumsel saat itu, Ahmad Yusuf Wibowo dengan Hendri Zainuddin sebesar Rp12 miliar. 

Lalu Hendri membuat SK mengajukan permohonan pencairan tahap I ditujukan kepada Gubernur cc Kadispora. Selanjutnya, Hendri kembali mengajukan permohonan belanja tambahan sebesar Rp25 miliar. 

Kemudian Gubernur Sumsel mengeluarkan SK Gubernur tentang belanja hibah daerah, dengan total dana hibah yang diterima sebesar Rp37,5 miliar. NPHD juga ditandatangani  Ahmad Yusuf dan Hendri Zainuddin. 

Tapi dari total dana hibah sebesar Rp37,5  miliar, baru direalisasikan sebesar Rp35 miliar lebih. Sisanya sebesar Rp2 miliar lebih. 

Berdasarkan naskah NPHD ditangani Kadispora Ahmad Yusuf Wibowo, dan Hendri Zainuddin, dibuat pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang disampaikan kepada Dispora pemberi dana hibah mewakili Pemprov Sumsel.

Ada beberapa SPJ dibuat terdakwa Suparman Roman, tidak mengacu sesuai mekanisme pencairan. Dalam SK Ketua KONI Sumsel, dimana setiap SPJ wajib melampirkan diparaf pejabat KONI.

Sehingga para terdakwa didakwa melanggar Primair Pasal 2 Ayat 1 atau Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. 

Atau kedua, Pasal 9 jo Pasal 18 UU  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, selain kedua terdakwa yang masih proses bersidang, Tim Pidsus Kejati Sumsel juga telah menetapkan mantan Ketum KONI Sumsel Hendri Zainuddin sebagai tersangka.

Sumber: