Dukung Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, BI Sumsel Launching Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak

PALEMBANG, RADARPALEMBANG.COM -Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni, meresmikan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumatera Selatan (GPISS) pada Senin 29 Januari 2024.

Kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumatera Selatan (GPISS) di Lapangan Kantor Detasemen Polisi Militer (Denpom) II/4 Sriwijaya Palembang. 

Bank Indonesia Perwakilan Sumsel atau BI Sumsel menggelar Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumatera Selatan (GPISS) dilaksanakan secara serentak di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Selain itu, BI Sumsel melalui Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumatera Selatan (GPISS) juga melibatkan unsur Forkopimda, TPID, OPD, BUMN/BUMD, serta stkeholders terkait. 

BACA JUGA:Fenomena El Nino dan Nataru Penyebab Inflasi di Desember 2023, BI Sumsel: Pasokan Komoditas Terjaga

Kegiatan launching GPISS ini, BI Sumsel mengawali dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Menteri Dalam Negeri yang rutin dilaksanakan setiap senin pagi secara daring. 

Dalam kesempatan tersebut, BI Sumsel melakukan penyerahan secara simbolis bibit tanaman kepada siswa dan Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Palembang dan SMK Muhammadiyah 1 Palembang.

Penyerahan bibit tanaman dari BI Sumsel sebagai wujud komitmen pengendalian inflasi melalui program GSMP goes to school. 

"Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) goes to school sendiri bertujuan menanamkan pola pikir kepada para siswa di sekolah untuk memproduksi sendiri kebutuhan pokoknya sejak anak-anak,"kata Agus Fatoni.

BACA JUGA:Jelang Natal dan Tahun Baru, BI Sumsel Himbau Monitoring Harga dari Minggu ke Minggu

Sehingga, sambung dia, ini akan menjadi pola hidup mereka dan yang pada akhirnya akan menjadi budaya para pelajar di masa mendatang.

Selain itu, di hari yang sama dilakukan pula kegiatan Operasi Pasar Murah secara serentak oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah kabupaten/kota.

Operasi Pasar Murah bersinergi dengan seluruh pihak baik dari BUMN, BUMD, swasta, perbankan, aparat TNI dan  Polri serta instansi lainnya di 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. 

Dalam operasi pasar murah tersebut, masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang murah dan terjangkau.

Sumber: