Anggota Dewan Terima Aliran Dana Narkoba untuk Pemilu 2024, Bagaimana di Sumsel?

BADUNG, RADARPALEMBANG.COM  - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba menemukan indikasi dana politik untuk pemilu 2024 berasal dari jaringan narkoba. 

Indikasi dana politik untuk pemilu 2024 berasal dari jaringan narkoba, yang dimaksud  Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri diduga akan digunakan untuk kontestasi pada Pemilu 2024.

“Sejumlah legislator juga terlibat peredaran narkotika, kemudian dananya disalurkan untuk kontestasi elektoral 2024,” ungkap Wakil Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Jayadi, Rabu 24 Mei 2023.

Indikasi keterlibatan dana jaringan narkoba untuk kontensasi pemilu 2024 mendatang diungkapkan Kombes Jayadi usai Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar rapat kerja teknis (rakernis) di Bali mulai Rabu dan Kamis, 24 hingga 25 Mei 2023. 

BACA JUGA:Sat Narkoba Polres OKUT Bongkar Industri Rumah Ekstasi Beromzet Jutaan Rupiah

Meski demikian, Wakil Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Jayadi, tidak menjabarkan secara detail terkait siapa saja anggota dewan yang terlibat pendanaan dari jaringan narkoba untuk kepentingan di Pemilu 2024 mendatang. 

"Ada indikasi keterlibatan jaringan narkotika, namun belum bisa membeberkan jumlah atau persentase anggota dewan yang terlibat peredaran barang haram tersebut,”jelas Kombes Jayadi.

Peserta Rakernis yang digelar Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Bali mulai Rabu dan Kamis, 24 hingga 25 Mei 2023, yakni Direktur Reserse Narkoba seluruh Indonesia akan membahas tiga agenda, salah satunya terkait perkembangan peredaran narkoba dengan pemilu 2024 mendatang.

Selain itu, Rakernis Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Bali juga akan membahas terkait perkembangan narkotika jenis baru dan rehabilitasi bagi pecandu serta penyalahguna narkoba. 

Sumber: