Empat Masalah PDAM Tirta Agung OKI Bikin Susah Maju

Empat Masalah PDAM Tirta Agung OKI Bikin Susah Maju

Kantor PDAM Tirta Agung OKI yang melayani operasinal di wilayah Kabupaten OKI.--sumeks.disway.id

KAYUAGUNG, RADARPALEMBANG.COM – PDAM Tirta Agung OKI memiliki sejumlah persoalan yang harus segera mendapat pembenahan. Setidaknya ada empat aspek yang jadi perhatian khusus.

Aspek tersebut yakni sumber daya manuasi, operasional, teknis, dan keuangan. Direktur PDAM Tirta Agung OKI Pratama mengungkapkan hal tersebut, Jumat, 3 Februari 2023.

Ia menyebutkan, banyak hal yang tak terduga di lapangan. “Kami berupaya semaksimal mungkin melakukan pembenahan,” ujar Pratama yang sekitar tiga bulan menjabat Direktur PDAM Tirta Agung ini.

Untuk itu, pihaknya melakukan review dan terdapat sejumlah persoalan yang harus mendapat perhatian manajemen.

BACA JUGA:Keluar dari Zona Terbanyak, Pemkab OKI Beber Kiat Turunkan Stunting

 

“Insya Allah, kita berdoa ke depan semakin membaik, tetapi kita juga meminta kesadaran masyarakat,” jelasnya.

Sambung Pratama, ini sebenarnya tidak bisa, siapa yang ditekan dan siapa yang menekan posisinya seperti itu, sebab pihaknya sudah menggunakan tarif supaya mereka pelanggan air bersih sudah bisa membayar, sedangkan bayaran ini dipergunakan untuk operasional perusahaan.

“Tapi kenyataannya setelah review, kekuatan kita cuman 60 persen, bahkan tidak sampai penagihan uangnya per bulan yang kita dapatkan,” katanya.

BACA JUGA:Pelamar Umum PPPK Guru Wajib Tahu Aturan BKPP

 

Pratama membeberkan, persoalan setelah review banyak pelanggan tidak ada meteran dan menunggak. “Sementara di tahun 2022 hingga 2023 kita tidak ada subsidi.  Jadi untuk memenuhi kebutuhan, kita tidak bisa melakukan upaya maksimal, bahkan untuk memenuhi gaji sesuai dengan capaian hasil, pasalnya dari 11 unit yang masih beroperasi tinggal 9 unit, inilah mana yang unit sehat setoran 80 persen gajinya 80 persen tidak bisa 100 persen, kalau tidak seperti ini kita tidak bisa jalan,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, banyak persoalan di lapangan dihadapi, seperti tumpukan tagihan tunggakan pelanggan yang tidak bisa dibenahi lagi, hingga dilakukan kebijakan pemutusan, tujuan memang karena ada pelanggan yang nakal, ada juga tunggakan yang sulit untuk dibenahi lagi, bahkan ada sambungan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak mampu sementara ini kini tidak ada subsidi.

BACA JUGA:Respon Bupati OKI Iskandar Saat Presiden Sebut Kepala Daerah Turun ke Lapangan

Sumber: