OJK Dukung Peningkatan Sektor Jasa Keuangan Selama 2022

OJK Dukung Peningkatan Sektor Jasa Keuangan Selama 2022--
Di pasar modal, E- Biro Administrasi Efek Next Generation (e-BAE Next G) yang merupakan sistem pelaporan elektronik efek warkat BAE oleh KSEI selaku Kustodian Sentral, sebagai pengembangan dari versi sebelumnya, akan live di akhir tahun 2022. Dengan implementasi sistem eBAE Next G ini diharapkan proses dan koordinasi data dan informasi pemegang efek warkat menjadi lebih sederhana dan efisien sehingga memperkuat pengawasan kepemilikan efek yang masih berbentuk warkat.
OJK menginisiasi pengembangan Sistem Informasi Daftar Efek Syariah (SIDES) untuk percepatan dan otomasi proses bisnis penyusunan Daftar Efek Syariah (DES) yang saat ini dilakukan secara manual, dengan pelaksanaan piloting di semester 1 2023.SIDES mengintegrasikan data laporan keuangan dan informasi emiten yang diinput melalui SPE-IDX Net dengan Sistem Informasi Pasar Modal. Untuk mendukung implementasi SIDES, OJK akan menerbitkan kebijakan SEOJK Penyampaian Informasi oleh Emiten dan Perusahaan Publik (EPP) dalam rangka Penyusunan Daftar Efek Syariah sebagai landasan hukum pengisian form SIDES oleh EPP.
Dalam rangka memberikan wadah bagi perusahaan rintisan dan perusahaan berkapitalisasi pasar tinggi, memiliki model bisnis yang inovatif dan menggunakan ekosistem digital, sekaligus memberikan perlindungan investor melalui pemberian notasi khusus dan pemisahan papan, telah diimplementasikan papan new economy. Selanjutnya di 2023 akan diimplementasikan papan pemantauan khusus di Bursa Efek sebagai upaya pengawasan khusus oleh Bursa Efek atas saham yang memenuhi kriteria tertentu seperti going concern, sekaligus memberikan awareness tambahan bagi investor.
Di IKNB, OJK melakukan penguatan regulasi untuk kemudahan akses masyarakat dalam mendapatkan produk/layanan asuransi terutama secara digital. Hal ini mencakup penyempurnaan ketentuan untuk mengoptimalkan sinergi antara perusahaan asuransi dengan badan usaha selain bank (BUSB) dan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran produk asuransi. Selain itu, penyempurnaan ketentuan juga dilakukan disisi layanan keperantaraan asuransi secara digital serta mitigasi risikonya.
OJK melakukan peningkatan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan yang bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) sektor jasa keuangan yang profesional, berintegritas, berdaya saing global guna mendukung kinerja industri jasa keuangan.
Peningkatan kompetensi SDM tersebut diperkuat melalui penyusunan Cetak Biru Pengembangan SDM SJK tahun 2021-2025. Salah satu misi di dalam cetak biru tersebut adalah mengembangkan standarisasi kompetensi SDM di sektor jasa keuangan, yang diwujudkan melalui sertifikasi profesi SDM di sektor perbankan, pasar modal dan IKNB. Sampai dengan bulan Desember 2022, tercatat sebanyak 486.712 orang yang telah tersertifikasi di berbagai jenis jabatan di industri jasa keuangan.
Penguatan pengawasan sertaintegritas pasar dan sektor keuangan
OJK mendukung penerapan standar Basel III Reforms pada perbankan melalui Penerbitan SEOJK nomor 23/SEOJK.03/2022 mengenai perhitungan ATMR Risiko Pasar yang antara lain mengatur mengenai klasifikasi trading book dan banking book, penetapan jenis eksposur, metode perhitungan, serta bobot risiko dalam perhitungan ATMR Risiko Pasar yang akan mulai diperhitungkan dalam KPMM pada Januari 2024.
Penyempurnaan ketentuan terkait perhitungan permodalan yang mengacu pada standar Basel III Reforms serta penyelarasan dan harmonisasi dengan ketentuan lain yang berkaitan, akan dilakukan perubahan atas ketentuan dimaksud. Poin penyesuaian, antara lain Penyesuaian metode perhitungan ATMR sesuai Basel III Reforms, Pemberlakuan kewajiban perhitungan ATMR risiko pasar bagi seluruh Bank sejak 1 Januari 2024, dan Penyesuaian terkait isu-isu teknis yang berkembang dalam implementasi selama ini.
Untuk mendukung prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko dalam penyediaan dana/penyaluran dana BPR dan BPRS, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.02/2022 yang mengatur antara lain mengenai cakupan Pihak Terkait, perlakuan Batas Maksimum.
Sumber: