Melalui strategi 4K yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersinergi dengan berbagai pihak melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi yang masif.
Di sisi ketersediaan pasokan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan (BI Sumsel) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Training of Trainers Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) Goes to School (GTS) Awards.
Selain itu, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan (BI Sumsel) bersama Pemprov Sumsel memberikan bibit dan benih cabai untuk SMA/SMK se-Sumatera Selatan.
BACA JUGA:BI Sumsel Ingatkan Potensi Inflasi Saat Ramadhan dan Idul Fitri, Pemprov Sumsel Siapkan Pasar Murah
"Untuk selanjutnya akan dilakukan perlombaan budidaya cabai antar SMA/SMK se-Sumatera Selatan,"ungkap dia.
Kemudian, untuk memastikan keterjangkauan harga, dilaksanakan operasi pasar/pasar murah di beberapa wilayah kab/kota di Sumatera Selatan serta pemantauan harga dan stok pangan.
Kelancaran distribusi komoditas dilakukan dengan mensinergikan dan mengkoordinasikan berbagai instansi terkait subsidi harga, subsidi angkutan maupun subsidi operasional lain.
Dalam rangka pelaksanaan operasi pasar murah serentak se-Sumsel serta penyaluran beras SPHP berkoordinasi dengan Bulog.
Pengendalian inflasi Sumatera Selatan juga dilakukan dengan memastikan komunikasi yang efektif melalui publikasi kegiatan pengendalian inflasi.
Lalu ada himbauan Gerakan Selamatkan Pangan dengan Stop Boros Pangan kepada masyarakat, serta rapat koordinasi TPID dan instansi terkait yang dilakukan secara rutin.
Sebagai langkah lanjutan untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi ke depan, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Mei 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,25 persen.
Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter pro-stability, yaitu sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen pada 2024 dan 2025, termasuk efektivitas dalam menjaga aliran masuk modal asing dan stabilitas nilai tukar Rupiah.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.