Banyak Intervensi, Koordinator PPDB SMA di Sumsel Mundur, Ini Kata Pj Gubernur
Berikut tanggapan Pj Gubernur Sumatera Selatan atas mundurnya Koordinator PPDB Bidang SMA Dinas Pendidikan Sumsel, akibat banyaknya intervensi dan tekanan--
BACA JUGA:Lengkap Wilayah Zonasi PPDB SMA Negeri di Palembang Tahun Ajaran 2024/2025
Maka dari itu, Anang yang berkomitmen untuk tetap pada aturan, walaupun banyak permintaan dan tekanan yang didapat dari teman hingga kerabat dekat.
Dari hal ini ia mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan penugasan PPDB yang diberikan kepadanya tahun ini.
Diketahui PPDB SMA tahun ini, tidak ada jalur tes yang biasanya diadakan pada setiap tahun penerimaan setiap tahun, kecuali SMA Negeri Sumsel.
Hal ini disampaikan Plh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Sutoko, kepada media, baru-baru ini. "Iya untuk PPDB ada empat jalur yaitu zonasi, afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi,"ujarnya.
Untuk tahun ajaran 2024/2025, dikatakan Sutoko, untuk zonasi 50 persen, afirmasi 15 persen, jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5 persen dan jalur prestasi 30 persen dari daya tampung.
BACA JUGA:Mau Lulus Jalur Zonasi? Pahami Aturan Jarak Rumah ke Sekolah Saat Daftar PPDB Online Tahun 2024/2025
"Jadi PPDB tahun ini tanpa tes potensi akademik. Kecuali sekolah berasrama yang seluruhnya di asrama, kalau sebagian belum berlaku. Maka tidak boleh melakukan tes pontensi akademik,"tegas Sutoko.
Lalu, dikecualikan juga untuk sekolah pendidikan khsusus seperti Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya (SONS) dan SMA Negeri Sumsel serta SMA Negeri 3 Kayu Agung.
"Artinya diluar itu ada sekolah reguler yang mentaati empat jalur tersebut,"urainya lagi.
Ia menjelaskan, untuk jalur zonasi calon peserta didik didasarkan pada alamat pada kartu keluarga (KK).
Apabila ada perubahan data sertakan KK lama. Jika hilang ada keterangan kehilangan dari kepolisian.
Lalu jalur afirmasi, ada bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
Yang dapat digunakan seperti kartu program Indonesia pintar, kartu PKH, bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan pemerintah pusat maupun daerah.
Sumber:
- Share:
