APBD OKU Timur Tahun Depan Turun Ratusan Miliar, Bupati Prioritaskan Dua Hal Ini

APBD OKU Timur Tahun Depan Turun Ratusan Miliar, Bupati Prioritaskan Dua Hal Ini

Bupati OKU Timur H Lanosin.-dok oku timur-

MARTAPURA, RADARPALEMBANG.COM – APBD OKU Timur tahun depan dipastikan mengalami penurunan hingga ratusan miliar.

Bupati OKU Timur Lanosin menyebut, akibat APBD OKU Timur turun, maka hanya memprioritaskan beberapa program.

Setidaknya ada dua program prioritas Pemkab OKU Timur di tahun depan.

Hal ini diungkapkan Bupati OKU Timur H Lanosin saat membacakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024 di ruang rapat paripurna DPRD OKU Timur, Selasa 12 Desember 2023.

BACA JUGA:Sempat Viral, Alat Berat Standby di Jalan Banding Agung, Ini Kata Bupati OKU Timur yang Bikin Dinas PU Gercep

Menurut Bupati, penerimaan pendapatan transfer yang bersumber dari transfer pemerintah dan transfer antar daerah dianggarkan  Rp 1,779 triliun yang mengalami penurunan sebesar Rp 413, 328 miliar atau 18,85 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp 2,192 triliun.

"Penurunan ini disebabkan penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, serta penurunan penerimaan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan," ujar Bupati.

Akibat penurunan alokasi dana transfer ini, diakui Bupati OKU Timur, pendapatan daerah pada Rancangan APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp 1.932.902.090.606.

Mengalami penurunan Rp 394.543.037.052 atau menurun sebesar 16,95 persen jika dibandingkan dengan pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.327.445.127.658.

BACA JUGA:Wow, Jadi Kabupaten Paling Inovatif, OKU Timur Juara Umum FTBI 2023

Dengan APBD yang mengalami penurunan, Bupati menegaskan pihaknya sudah menetapkan prioritas daerah tahun 2024.

Di antaranya pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah, percepatan penurunan kemiskinan. 

Lalu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan infrastruktur dasar, konektivitas daerah dan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan pelayanan publik maupun stabilitas politik dan keamanan.

"Kebijakan prioritas daerah dimaksud telah disinkronisasikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” jelasnya.

Sumber: