Kasus Sengketa Lahan di Sumsel, Pengamat: Menteri Nusron Harus Bertindak Usut hingga Tuntas

SUMSEL, RADARPALEMBANG.ID - Belum usai kasus pagar laut di wilayah Tangerang, Banten yang menyeret nama konglomerat Anthony Salim, kini ramai di media sosial yang mengungkit kasus dugaan praktik penyerobotan tanah di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang juga melibatkan namanya.

Untuk diketahui, Anthony Salim beserta anaknya, Axton Salim melalui PT LPI mulai dari akhir tahun 2007 hingga tahun 2008 diduga menggusur dan merusak lahan warga, serta perkebunan yang telah ditanami bibit dan pohon kelapa sawit milik Kelompok Tani Bumi Nusantara seluas 2.000 HA.

Perkembangan terakhir dari kasus tersebut sejauh ini sudah sampai pada tahap kedua di Kejaksaan Tinggi Sumsel. Namun, PT LPI hingga saat ini belum pernah diadili di pengadilan.

Menanggapi persoalan kasus tersebut, Pengamat Politik Citra Institute Efriza Efriza mengaku bingung dengan peristiwa sengketa kepemilikan tanah yang muncul akhir-akhir ini. 

BACA JUGA:Siti Nurizka Desak Polri Tuntaskan Konflik Lahan Transmigrasi, Mafia tanah dan Mafia Tambang di Sumsel

BACA JUGA:Upaya Ahli Waris Lawan Mafia Tanah, Bersurat ke Presiden hingga Pasang Spanduk Raksasa

Ia menambahkan, mulai dari laut yang disertifikatkan atas nama pribadi dan perusahaan, kemudian pengadilan salah gusur rumah warga di Bekasi dan kasus dugaan penyerobotan tanah dan kebun oleh PT LPI di Kabupten OKU, Sumsel yang terjadi sebelumnya.

"Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan, Nusron Wahid mesti memeriksa kembali kasus-kasus sengketa tanah yang ada di daerah,"kata Efriza. 

"Tidak hanya yang viral saat ini, tetapi dari sebelum menjabat juga, besar kemungkinan banyak yang bermasalah, seperti dugaan penyerobotan tanah oleh PT LPI tadi," ujar Efriza, Jumat 21 Februari 2025.

Dari beberapa pengalaman, menurut Efriza, kasus sengketa atau penyerobotan tanah tidak dilakukan oleh entitas tunggal. 

BACA JUGA:Kejari Palembang Garap Mafia Tanah Pemprov Sumsel, Tanah Negara Jadi Milik Pribadi, Segera Ada Tersangka

BACA JUGA:Sakim Melawan Dalam Kasus Mafia Tanah, Laporkan 4 Pejabat Kanwil ATR/BPN Sumsel dan 1 Notaris ke SPKT Polda

Menjadi mahfum masyarakat menilai dalam kasus ini, ada kongkalikong mafia tanah yang duduk di posisi pengambilan keputusan, seperti pemimpin daerah maupun aparat penegak hukum atau APH.

Terkait kasus LPI tadi, Efriza melihat di media sosial warga kurang mempercayai lagi lembaga yang berwenang seperti BPN, Bupati yang saat itu menjabat dan APH. Kasus ini menurut dosen di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik tersebut mesti mendapat atensi dari DPR.

Sumber: