KPK: Korupsi Bansos PKH 2020/2021 Ratusan Miliar, Terjadi Juga di Sumsel dan Seluruh Indonesia

Pemberian Bansos untuk PKH itu penanggung jawabnya adalah Kemensos. Penyalurannya diberikan kepada lembaga lain baik BUMN   maupun swasta. 

Hingga saat ini, penyidik KPK belum menemukan orang yang masuk daftar Cegah dan Tangkal (Cekal) dari pihak Kemensos. 

BACA JUGA:Harga Mobil Listrik Hyundai IONIQ 5 Jadi Segini Usai Dipastikan dapat Subsidi Rp70 Juta

BACA JUGA:WaliKota Dan Gubernur Serahkan Bansos Dan Rumah Layak Huni

Tersangka justru dari lembaga yang mendapatkan penunjukkan dari Kemensos untuk menyalurkan bansos itu. 

Penyelenggara Bansos yang sudah menjadi tersangka adalah Direktur PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) M Kuncoro Wibowo.  

Selain Kuncoro, berikut 5 orang lainnya yang sudah dicekal. Mereka adalah Roni Ramdani, dan Budi Susanto, Ivo Wongkaren, April Churniawan, Richard Cahyanto.

Sedangkan dari pihak swasta yang menjadi penyalur bansos adalah PT Dwimukti Graha Elektrindo. Pemilik perusahaan itu adalah Herman Hery yang merupakan Politikus PDIP. 

BACA JUGA:Tujuan Bansos Sembako 2023 Untuk 3 Bulan, Jaga Daya Beli Selama Ramadhan dan Idul Fitri dan 2 Bulan Berikutnya

Keterlibatan  Kuncoro dalam penyalran Bansos sehingga berujung menjadi tersangka korupsi berawal ktia PT BGR Logistik mendapat proyek penyaluran Bansos beras pada 3 November 2020. 

Beras yang harusnya disalurkan kepada keluarga miskin di Indonesia berjumlah 222.070 ton atau 222.070.230 Kilogram. Bansos itu seyogyanya akan dibagikan kepada masyarakat miskin seluruh Indonesia dengan jumlah 4.934.894 KPM-PKH. (*)

Sumber: