Hasil Safari Politik PKS ke Golkar, Hadang PDIP Ubah Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Menjadi Tertutup
Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsy saat memberikan keterangan terkait kesepakatan Golkar dan PKS tentang penolakan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup.---- disway.id
JAKARTA, RADARPALEMBANG.COM - Rayuan PKS kepada Golkar agar bergabung dengan koalisi perubahan kurang mendapat respon. Kendati demikian, kedua partai sepakat menghadang manuver PDIP yang ingin mengganti sistem pemilu proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.
Kesepakatan itu merupakan salah satu hasil safari politik PKS menyambangi Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, kawasan Slipi Jakarta Barat pada Selasa, 7 Februari 2023.
Pada pertemuan itu, PKS sempat menyampaikan rayuan mautnya kepada Golkar agar bergabung dengan koalisi perubahan dan mendukung Anies Baswedan sebagai Capres pada Pilpres 2024. Golkar pun masih malu-malu menerima pinangan itu.
BACA JUGA:Rayuan Maut PKS Kepada Golkar, Ajak Bergabung Dengan Koalisi Perubahan Lewat Pantun Kocak
Hanya saja, dalam safari politik PKS itu menghasilkan kesepakatan dengan Golkar tentang sistem Pemilu 2024. Kedua partai sepakat menghadang manuver PDIP yang mau mengganti sistem Pemilu dari proporsional terbuka menjadi peroporsional tertutup.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, PKS dan Golkar sepakat mendukung sistem pemilu proporsional terbuka dan menolak proporsional terutup.
‘’Kesepakatan ini merupakan upaya menyolidkan gerakan partai politik yang menentang proporsional tertutup dan mendukung proporsional terbuka,’’ujarnya Ahmad Doli, mengutip dari disway.id.
BACA JUGA:Safari Politik PKS Sambangi Golkar, Sinyal Bergabung Dengan Koalisi Perubahan, Airlangga: Ada KIB
Saat ini, ada para pihak yang sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitus (MK) tentang sistem pemilu proporsional terbuka dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu . Para pihak itu didukung penuh oleh PDIP yang menginginkan sistem proporsional tertutup.
‘’Dengan adanya soliditas parpol pendukung sistem proporsional terbuka, para hakim MK bisa mendengarkan aspirasi itu. Golkar berharap hakim MK memperhatikan sikap DPR yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup,’’ujarnya.
Menurut Doli saat ini ada 8 mendukung sistem pemilu proporsional terbuka . Hal itu akan membuat Pemilu akan berlangsung secara transparan. Sistem pemilu proporsional terbuka masih dapat dilakukan pada Pemilu 2024.
Kendati demikian, Doli enggan menyebut kesepakatan antar Golkar dan PKS soal sistem pemilu itu, bukanlah sebuah maneuver politik untuk menghadang langka parpol tertentu, terutama PDIP yang menginginkan sistem proporsional tertutup.
‘’Pertemuan antar Golkar dan PKS ini merupakan bagian dari upaya pematangan demokrasi dan konsolidasi. Indonesia bangsa yang besar dan menganut multi partai. Konsolidasi partai politik ini bagi sebuah bangsa yang besar,’’ujarnya.
Sumber: