Fahri Hamzah Sebut Salah kalau Kepala Desa Fokus 9 Tahun

PALEMBANG, RADARPALEMBANG.COM – Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah bersuara keras terkait usulan masa jabatan kepala desa atau kades yang digaungkan akan diperpanjang menjadi 9 tahun untuk 1 periodenya.

Saat ini, kepala desa atau kades untuk satu periode masa jabatan hanya 6 tahun dan dalam revisi terhadap UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibahas dalam agenda program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2023 ada usulan perubahan masa jabatan lebih panjang menjadi 9 tahun.

Menurut Fahri pada Selasa 24 Januari 2023, revisi bagus tapi jangan bilang minta masa jabatan 9 tahun, itu belakangan (perpanjang masa jabatan kades), jangan itu yan diutamakan, sebab itu yang paling bahaya, paling salah. 

“Salah juga kalau teman-teman kepala desa itu otaknya fokus di 9 tahun, padahal yang kita fikirkan modernisasi desa,”sindir Fahri, dikutip dari Tv One.

BACA JUGA:Diterpa Isu, Tim Advokasi Kepala Desa Jaya Bakti Berikan Klarifikasi

“Yang kita minta itu dana desa ditingkatkan, ambil persentase dari APBN, APBD itu didahulukan donk supaya warga desa banyak yang makmur, jangan kepala desa makmur tapi rakyat sengsara,”tegas Fahri.

Mengenai bahaya kalau revisi yang diutamakan perpanjang masa jabatan, menurut Fahri, ya itu tadi kalau masa jabatan diperpanjang.

Kekhawatiran Fahri, akan ada oknum yang menfaatkan aturan masa jabatan kepala desa hingga 9 tahun, baik untuk kepentingan calon legislatif maupun calon kepala daerah setempat.

Terpenting, kompetisi mencari kepala desa yang baik bagi perkembangan desa akan semakin lama, karena 1 perideo saja memakan waktu 9 tahun dari yang sebelumnya hanya 6 tahun.

BACA JUGA:Bupati Banyuasin Lantik 50 Kepala Desa Terpilih

“Apalagi ini dengan, mohon maaf ini, bukan curiga, kemudian nggak ada lagi pemilihan kepala desa, kepala desa (masa jabatan) diperpanjang, artinya mereka ada kelebihan 3 tahun yang harusnya berkompetisi ulang, tidak berkompetisi ulang,”jelas Fahri.

Kemungkinan, sambung dia, nanti ini dipakai main-main, dipakai untuk transaksi dengan para politisi yang sekarang ini sedang terjun ke desa minta suara, nggak boleh begitu dong.

Sumber: