Menurut Anies Baswedan, kedua masalah itu –perjanjian politik dan utang – memang ada. ‘’Benar itu ada dan ada suratnya,’’tegas Anies.
Anies pun menjelaskan konteks dari perjanjian politik itu serta latar belakangnya timbulnya perjanjian. Dia mencertakan, perjanjian itu terjadi pasca Pilkada DKI Jakarta. Artinya setelah dia menjabat sebagai Gubernur.
Menurut Anies, pada 2018, Prabowo membujuknya untuk menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Prabowo. Ajakan itu dating berkali-kali kepadanya.
‘’Pak Prabowo waktu itu mengajak saya mendampingi dia sebagai Cawapres untuk mendampinginya pada Pilpres 2019. Berkali-kali dia mengajak saya,’’ujarnya.
BACA JUGA:Gerindra: Keputusan Cawapres Bersama PKB, Cak Imin Langsung Safari Politik Bujuk Golkar Bergabung
Anies menolak ajakan Prabowo karena terikat dengan kontrak politik bahwa, dia tidak akan meninggalkan posisi Gubernur DKI Jakarta sebelum masa tugas berakhir. Dia akan berada di Pemerintahan DKI Jakarta untuk lima tahun ke depan.
‘’Waktu debat Calon gubernur, yang pertama ditanyakan kepada saya waktu itu adalah, apakah akan meninggalkan posisi Gubernur DKI Jakarta untuk maju pada Pilpres 2019. Jawaban saya waktu itu, akan mengemban amanat hingga masa tugas sebagai gubernur selesai. Ini pasti ada dokumen videonya,’’ujar Anies.
Maka dari itu, begitu ada ajakan Prabowo Subianto agar Anies mau menjadi Cawapres dia pun menolaknya. Kepada Prabowo Anies menyampaikan, memilih fokus menyelesaikan masa tugasnya di DKI Jakarta sebagai Gubernur.
Dalam perjalanannya, ternyata bukan hanya Prabowo dan Gerindra saja yang mengajak Anies untuk maju pada Pilpres 2019. Banyak juga partai lain yang datang kepadanya.
Lantaran banyak partai yang datang kepadanya, Anies pun merasa tidak keenakan kepada Prabowo yang juga mengajaknya untuk berpasangan pada Pilpres 2019.
Walhasil Anies Baswedan pun menulis surat kepada Prabowo bahwa, dia tidak akan maju di Pilpres baik itu sebagai Capres maupun Cawapres sepanjang Prabowo Subianto juga maju sebagai Capres.
Dalam surat itu dia mengulang alasannya, bahwa akan fokus mengurus DKI Jakarta sampai masa jabatan gubernur selesai. ‘’Surat itu saya tandatangani,’’ujarnya
Anies menyebut, dalam surat itu tidak menyebutkan secara eksplisit suksesi Pilpres untuk periode kapan. Akan tapi, yang pasti kontek dari perjanjian adalah Pilpres 2019.