JAKARTA, RADARPALEMBANG – Begini sikap Partai Gerindra soal isu heboh tentang perjanjian politik antara Anies Baswedan Sandiga Uno (sandi) dan Prabowo Subianto serta utang Rp50 miliar saat kontestasi di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Pada Pilkada DKi Jakarta disebut-sebut ada perjanjian tertulis antar Anies Baswedan dan Prabowo Subianto serta Sandi, yang isinya Anies berjanji tidak akan maju sebagai Calon Presiden (Capres) jika Prabowo juga menjadi Capres.
Selanjutnya, kader Golkar Erwin Aksa membuka ke publik bahwa Anies Baswedan terikat utang piutang saat Pilgub DKI 2017. Disebutkan, Sandi menggelontor uang Rp50 miliar untuk logistik Pilkada DKI Jakarta.
Isu utang Anies Rp 50 miliar itu menjadi bahan gorengan di media sosial oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Anies Anies Baswedan menjadi Capres untuk Pilpres 2024. Gorengan utang itu menjadi sangat guruh untuk menjatuhkan karakter Anies Baswedan.
Sasaran tembak kelompok yang cemas dan ketakutan karena Anies mendapatkan tiket untuk Pilpres2024 adalah ingin mempersepsikan kepada publik, bahwa sosok mantan gubernur DKI itu adalah suka ingkar janji.
Saat isu liar yang dapat dikatakan sebagai gimmick politic itu semakin tak terkendali, Partai Gerindra pun menjadi tidak enak hati. Partai yang mengantarkan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017 itu, berusaha menetralisir isu itu.
Sikap partai Gerinda terkait perjanjian politik antara Anies dan Prawboro serta Sandi, maupun utang Anies Rp50 miliar, tidak ingin isu itu menjadi semakin liar karena bisa merugikan Gerindra sendiri.
Kesannya yang muncul di Publik ada, seolah-olah Gerindra mengungkit-ungkit proses dan jasa politik masa lalu kepada orang yang pernah didukung menduduki jabatan publik. Ini mengesankan, betapa tidak dewasanya Gerindra dalam berpolitik.
Pembunuhan karakter yang dilakukan pihak-pihak yang menggoreng isu utang anies Rp50 miliar itu sangat luar biasa. Hanya saja, upaya mereka tak mencapai sasaran alias gagal total.
Sikap Politik Partai Gerindra
Menurut Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, perjanjian politik dan utang Anies Rp50 miliar itu sesungguhnya bukanlah konsumsi publik.
Menurut Sufmi Dasco Ahmad, perjanjian politik sifatnya personal karena hanya perjanjian antar mereka.