Menteri HAM Natalius Pigai Minta Kenaikan Anggaran Jadi Rp20 Triliun Ramai Menuai Kontroversi
Menteri HAM meminta kenaikan anggaran jadi Rp20 triliun dari natalius pigai tuai kontroversi, pengamat sebut bisa picu korupsi--
Sekali lagi ia menyebut, dengan anggaran untuk Kementerian HAM yang lebih besar Pigai meyakini bahwa kementriannya bisa membuat program-program yang mendukung perlindungan demi kemajuan HAM di Indonesia.
Dari informasi lain juga terungkap, mantan Komisioner Komnas HAM ini meminta anggaran dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun tidaklah cukup untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM.
BACA JUGA:Daftar Nama Lengkap 112 Pejabat Kabinet Merah Putih Dilantik Prabowo-Gibran Hari Ini
BACA JUGA:Profil Tito Karnavian, Mantan Kapolri Asal Sumsel yang Kembali Jabat Mendagri di Kabinet Merah Putih
Sementara itu, pernyataan dari Menteri HAM Natalius Pigai itu mendapat kontra dari berbagai lapisan masyarakat termasuk diantaranya dari aktivis Papua Veronika Koman.
Veronika yang sekaligus pengamat ini dalam cuitannya menyentil adanya kejanggalan, mempertanyakan motif Natalius Pagai yang meminta uang Rp20 triliun setelah menjabat sebagai menteri.
"Gw sampe S2 belajar HAM belum pernah ketemu konsep pembangunan HAM. Mau buat ape luuuuu duit segituuuuu. Surem!" tulis cuitan Veronica Koman.
Senada juga dikomentari mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dino Pati Djalal menyebut pernyataan Natalius Pigai yang minta anggaran kementeriannya dinaikkan jadi Rp 20 triliun adalah hal yang tidak masuk akal.
"Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai untuk naikkan anggaran dari 60 milyar menjadi 20 triliun adalah yang hal yang tidak masuk akal.
Dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR," tulis Dino Pati Djalal di akun X-nya.
Menurut Dino, karena kenaikan anggaran itu justru akan menghambur-hamburkan uang negara untuk program yang tidak jelas, bahkan bisa berbuntut korupsi.
"Menteri jangan menyulitkan Presiden dan harus jaga kredibilitas kementeriannya.
Koordinasi dulu dengan Menkonya, Setneg dan kantor Presiden sebelum membuat pernyataan kebijakan yg berisiko tinggi. Ingat, anda sekarang pejabat pemerintah, bukan aktivis lagi," tulis Dino mengingatkan.
Sumber:
- Share:
