Hafisz Tohir Sampaikan Pandangan Dalam Konferensi Perubahan Iklim Di Dubai
Mewakili Indonesia dalam COP ke-28th - FNCCC Hafisz Tohir berkesempatan menyampaikan pandangan terkait Pendanaan Kerugian dan Kerusakan akibat perubahan iklim--
DUBAI, RADARPALEMBANG.COM - Delegasi Indonesia, melalui perwakilan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Achmad Hafisz Tohir, turut menympaikan pandanganya dalam Konferensi Perubahan Iklim Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-28 (COP ke-28th - FNCCC), yang berlangsung pada 6 Desember 2023 di Expo City, DUBAI - Uni Emirate Arab.
Hafisz Tohir menekankan bahwa pendanaan operasionalisasi kerugian dan kerusakan harus memenuhi kriteria New, Additional, Predictable, dan Adequate.
Dengan demikian tidak hanya menjadi komitmen baru, tetapi juga meningkatkan dukungan secara substansial, Predictable, dan memadai untuk menangani dampak perubahan iklim.
Dalam konteks aksesibilitas, Hafisz menegaskan bahwa pendanaan harus dapat diakses oleh semua pihak, termasuk negara berkembang.
BACA JUGA:Jadi Narsum di Diskusi Lintas Politika, Hafisz Thohir: Bentuk Pendewasaan Politik Pada Publik
Birokrasi yg rumit harus dihindari dan prinsip keadilan iklim serta inklusi sosial harus diintegrasikn dalam pendekatan pendanaan ini.
"Model pendanaan, harus melibatkan dana perantara keuangan dan instrumen non-utang.
Mencerminkan keragaman sumber daya dan fleksibilitas yang diperlukan utk atasi tantangan perubahan iklim dgn cara yg efektif," ujarnya, Kamis 14 desember 2023.
Kemudian mempertimbangkn kebutuhan masyarakat yang terkena dampak.
Mencakup pemulihan, rekonstruksi dan penanganan kerugian non-ekonomi.
Pengelolaan dana yg transparan diutamakan tanpa mengorbankan aksesibilitas bagi yang membutuhkan.
Delegasi RI juga menyoroti bbrpa persyaratan yg dihasilkan UNFCCC COP 27. Ini melibatkan perjanjian mengenai sistem keuangan baru untuk negara-negara miskin atau berkembang yg rentan terhadap perubahan iklim.
BACA JUGA:Hafisz Tohir Raih Penghargaan KWP Awards 2023, Wujud Kepedulian Ekonomi Hijau
danya penegasan bahwa kenaikan suhu global harus dibatasi hingga 1,5 derajat Celsius juga menjadi poin penting yang perlu diakui oleh semua negara peserta.
Sumber:
- Share:
