4 Daerah Paling Rawan Illegal Drilling, Ada yang Sangat Dekat dengan Ibukota Provinsi Sumsel
Praktik illegal drilling yang masih kerap terjadi karena adanya permintaan yang tinggi.--ruangenergi.com
BACA JUGA:Pertagas Pastikan Distribusi Minyak Mentah di Sumsel dalam Kondisi Aman
"Kita harus bertindak dan berbuat menyatukan kewewenangan dalam mengatasi illegal drilling ini sehingga membawa dampak baik bagi negara, selamat bagi manusianya dan sejahtera bagi masyarakat," tegasnya.
Herman Deru memang melakukan percepatan dan penanggulangan illegal drilling di daerah ini mendapat dukungan semua pihak.
Bahkan, Satgas Khusus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri, SKK Migas, pelaku bisnis hingga masyarakat, ambil bagian dalam upaya penanganan illegal drilling tersebut.
"Soal penaganan illegal drilling ini bukan hanya bicara Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tapi misi kemanusian yang memang harus dilakukan," katanya.
BACA JUGA: Penambangan Minyak Illegal di Muba Sumsel Menggila, Satu Sumur Kembali Terbakar Telan Korban Jiwa
FGD terkait illegal drilling ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Satgas Khusus Pencegahan Tipikor Polri Novel Baswedan.
Novel mengemukakan, jika illegal drilling merupakan aktivitas yang berkaitan erat dengan tipikor. "Karena aktivitas itu bukan hanya berdampak pada kerugian negara tapi juga keselamatan masyarakat. Kapolri sendiri saat ini tengah konsen menyelesaikan persoalan tata kelola ini termasuk illegal drilling," katanya.
Dia menyebut, FGD itu juga merupakan bagian untuk mengetahui pokok persoalan yang tengah terjadi sehingga nantinya dapat menghasilkan solusi yang baik dalam penyelesaiannya.
"Pak Gubernur juga telah memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini. Mudah-mudahan upaya ini bisa optimal dan membawa manfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (*)
Sumber: