Pemkab PALI Lakukan Evaluasi KLA, Wabup Berharap Hasilnya Bisa Lebih Baik

PALI, RADARPALEMBANG.COM - Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar evaluasi lapangan Kabupaten Layak Anak indikator KLA tahun 2023, yang dilaksanakan belum lama ini di Aula Kantor Bupati PALI.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk implementasi upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak kabupaten PALI.

Evaluasi KLA dibuka Wakil Bupati PALI Drs H Soemarjono dihadiri kepala DPPKBPPPA, A Gani Akhmad dan jajaran serta sejumlah Organisasi Perangkat Desa (OPD) terkait.

"PALI sudah mengupayakan program pemenuhan hak anak diantaranya pembentukan Kecamatan Layak Anak (Kelana), Desa Kelurahan Layak Anak (Dekela), forum anak, Puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak, pusat-pusat kreativitas anak, dan program-program lain terkait pemenuhan hak anak," ungkap Wabup saat kegiatan tersebut, kemarin.

BACA JUGA:Launching 100 Persen Kampung Keluarga Berkualitas, PALI Bersiap Zero Stunting

Untuk tahun 2023, Wabup menambahkan bahwa PALI kembali mendapatkan kesempatan untuk verifikasi lapangan evaluasi KLA.

"Saya apresisasi terhadap seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam mewujudkan PALI sebagai kabupaten layak anak," imbuhnya.

Dengan adanya kegiatan tersebut Wabup berharap mendapat hasil terbaik. "Kita berdoa semoga mendapat hasil terbaik yang dapat memotivasi agar pemenuhan hak anak di kabupaten PALI terus ditingkatkan untuk mewujudkan PALI Kabupaten Layak Anak," harapnya.

Wabup juga menjelaskan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021 lalu, kabupaten PALI mendapat predikat Pratama dan tahun 2022 meningkat menjadi kategori Madya.

BACA JUGA:PALI Keroyokan Wujudkan Zero Stunting, Wabup Perintahan Kepala Dinas hingga Kades Turun Tangan

"Tahun ini kita berupaya keras untuk meraih predikat yang lebih tinggi lagi agar menjadi motivasi kita semua dalam mewujudkan PALI sebagai KLA," tutupnya.

Sementara itu, A Gani Akhmad Kepala DPPKBPPPA PALI melalui Kabid PPPA, Kasmiyati pada Rabu 7 Juni 2023 menjabarkan bahwa dalam pemenuhan hak anak, Pemkab PALI melalui DPPKBPPPA serta OPD terkait lainnya selalu melibatkan anak pada setiap kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak.

"Kita semua menyadari bahwa anak merupakan bagian dari masa kini yang tidak hanya menjadi objek dalam pembangunan, namun seharusnya menjadi subjek yang berperan dalam menentukan masa depannya. Untuk itu, kami selalu berupaya agar anak dilibatkan dalam setiap tingkat pengambilan keputusan, seperti diikutkan dalam kegiatan Musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten, kemudian dilibatkan saat ada rapat paripurna pembahasan kebijakan tentang pemenuhan hak anak. Sebab akan mempengaruhi kehidupan dan berimplikasi pada masa depan mereka," jelas Kasmiyati. (*)

Sumber: