Herman Deru Tetap Akan Lantik Wakil Bupati Ahmad Usmarwi Kaffah Walau Dalam Proses PTUN, WaktuTerserah DPRD

PALEMBANG, RADAR PALEMBANG.COM – Gubernur Sumsel Herman Deru memutuskan tetap akan melantik Wakil Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah

meskipun  saat ini ada gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Dia menyerahkan waktu pelantikan kepada DPRD Muara Enim 

Keputusan Herman Deru melantik Wakil Bupati Muara Enim itu, dia ambil dalam rapat bersama  jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Griya Agung Palembang pada Sabtu, 14 Januari 2023. 

 ‘’Keputusna rapat mala mini adalah, Wakil Bupati Muara tetap aka dilantik meskipun gugutannya sedang bergulir di PTUN,’’ujar Herman Deru, sebagaimana mengutip dari jpnn.com. 

BACA JUGA:Peduli Sesama, Paguyuban Guang Zhao Sumsel Bagikan Paket Imlek

Kapan pelantikan akan terlaksana? Deru menyerahkan kepada DPRD Muara Enim. Pada prinsipnya adalah,  Ahmad Usmarwi Kaffah akan resmi menjabat Wakil Bupati Muara Enim.

"DPRD tinggal atur saja kapan pelantikan. Mau  di Palembang atau Muara Enim saya siap hadir untuk melantik," kata HD. 

Sementara itu, Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki pun memastikan, Bulan Januari ini, pelantikan Ahmad Usmarwi Kaffah  akan terlaksana. 

Dia akan segera mengatur waktu, hari dan tanggal dan tempat pelantikan. Dalam satu dua hari Dia akan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada pada Selasa, 17 Januari 2023. 

BACA JUGA:Parade Pedang Pora Pisah Sambut Kapolres Lahat Undang Decak Kagum

Setelah Rakornas, Liono akan memanggil semua jajaran terkait untuk membicarakan proses dan waktu pelantikan itu.  ‘’Pada intinya pelantikan wakil bupati harus berlangsung pada Bulan Januari ini juga,’’tegasnya. 

Gugatan Jabatan Wakil Bupati Muara Enim ke PTUN Sebelumnya DPRD Muara Enim telah melakukan pemilihan terhadap Wakil Bupati Muara Enim. Hasilnya,  Ahmad Usmarwi Kaffah  mendapatkan suara terbanyak yakni 35 suara.

Alasan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan gugutan ke PTUN karena mengganggap proses pemilihan di DPRD cacat hukum. 

BACA JUGA:Tawuran Antar Geng Pemuda di Palembang Telan Korban Jiwa, Satu Tewas, Pemicunya Saling Ejek di Medsos

Sumber: