Sidang Dugaan Korupsi Mantan Kadinkes Prabumulih Dituntut Penjara, Pengacara Malah mengaku Puas

RADAR  PALEMBANG – Sidang dugaan Korupsi  Mantan Kadinkes Prabumulih DR Heppi Tedjo Tjahyono kembali berlanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor Palembang). 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih menuntutnya 1 tahun 10 penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi atas proyek  Home Visit Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2017. 

Sidang dugaan korupsi mantan Kadinkes Prabumulih DR Heppi Tedjo Tjahyono itu berlangsung Kamis, 30 Juni 2022 dengan hakim ketua Erfa H Tarigan SH MH yang agenda adalah pembacaan tuntutan. 

Jaksa Penuntut Umum berpendapat tindakan Mantan Kadinkes Prabumulih ini telah melanggar  Pasal 3 Jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No  20 tahun 2001 tentang Tipikor.

BACA JUGA:Wamendagri Dari PDIP Bahasa Anies Baswedan, Penggantian Nama Jalan Bawa Masalah, Respon Pemprov DKI?

"Selain itu, menuntut 1 tahun 10 penjara JPU juga mewajibkan mantan membayar uang pengganti sebesar Rp1,9 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti pidana tambahan satu tahun penjara. 

Terdakwa Dr Heppi Tedjo sebagaimana tuntutannya, dianggap telah telah menyalahi aturan dalam penggunaan dan pencairan dana kegiatan home visit anggaran tahun 2017 sebesar Rp141 juta, yang mana terdakwa Dr Heppi Tedjo adalah sebagai penanggung jawab dalam kegiatan tersebut.

Atas tuntutan itu, terdakwa Dr Heppi Tedjo yang dihadirkan secara visual didampingi penasihat hukum diberikan waktu satu Minggu guna menyampaikan pembelaan (pledoi), baik secara lisan maupun tertulis.

Menanggapi tuntutan itu, Yulison Amrani SH MH penasihat hukum terdakwa mengaku cukup puas dengan tuntutan pidana JPU, yang menurutnya telah memenuhi rasa keadilan bagi kliennya,

BACA JUGA:Mendikbudristek Revitalisasi Bahasa Daerah yang Terancam Punah, Salah Satunya Lematang

"Sudah didengarkan tadi, dalam tuntutan JPU klien kami dinyatakan tidak terbukti melanggar pasal Primer sebagaimana dakwaan JPU, hanya terbukti di dakwaan subsider melanggar Pasal 3 dan itu sesuai dengan apa yang kami harapkan," kata pria yang akrab disapa Icon ini diwawancarai usai sidang.

Namun, lanjut Icon dirinya akan tetap melakukan upaya hukum dengan membuat pembelaan (pledoi) secara tertulis yang akan dibacakan pada persidangan selanjutnya.

Terpisah, Kajari Prabumulih Roy Riyadi SH MH melalui Kasi Pidsus Arsyad SH MH menyampaikan bahwa tuntutan pidana tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan, bahwa adanya kegiatan fiktif, yang mana terdakwa Dr Heppi Tedjo Tjahyono dianggap telah menyalahi aturan dan ketentuan dalam pencairan dana BOK.

"Karena terdakwa adalah penanggung jawab dalam kegiatan ini, terdakwa mengetahui sebelumnya pencairan dana tahap pertama kegiatan itu fiktif, namun tetap menandatangani dan menyetujui pencairan dana tahap kedua dalam kegiatan tersebut," singkatnya.(yui)

Sumber: sumeks.co