Mark Up Pengadaan Baju Olahraga Lansia Oknum di Dinkes Prabumulih Jadi Garapan Kejari

RADAR PALEMBANG -  Pengadaan baju olah raga Lansia (Lanjut Usia) senilai Rp 1.059 miliar di lingkungan Pemkab Prabumulih  bermasalah karena ada dugaan terjadi mark up. Kini oknum di Dinkes setempat menjadi garapan Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih.

Dugaan korupsi pengadaan baju olah raga lansia di lingkungan Dinkes Prabumulih itu menggunakan anggaran tahun 2021. Kini kasusnya telah masuk dalam tingkat gelar perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Jumat, 24 Juni 2022.

BACA JUGA:Habis Rendang, Munculah Wanita Berhijab Pamer Makan Babi, Eh Malah Dia Pertanyakan Ayat Alquran

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih memimpin langsung gelar perkara itu. Hasilnya, penyidik sepakat menaikkan kasus itu dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.

‘’Ya benar. Kasus yang calon tersangkanya ada di Dinkes Prabumulih itu telah naik ke penyidikan,’’ujar Kajari Prabumulih Roy Riyadi SH MH melalui Kasi Intelijen, Anjasra Karya SH MH, Minggu 26 Juni 2022 malam.

Menurut Anjas, sebelumnya tim penydik telah melakukan penyelidikan terhadap kasus baju olah raga lansia itu. Penyidik melakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan serta melakukan wawancara dengan pihak terkait.

BACA JUGA:Sulit Cari Kerja, Buka Sablon& Konveksi Cekos Prabumulih Kini Pasarnya Jangkau Aceh dan Papua

‘’Kita juga terus mencari data pembanding ke daerah lain atas pengadaan baju olah raga itu. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan sejumlah alat bukti tentang adanya dugaan mark-up," bebernya.

Seberapa besar kerugian negara oleh ulah oknum Dinkes Prabumulih itu? Anjas menjawab nilai kerugiannya mencapai ratusan juta. Akan tetapi anggaran untuk pengadaan baju olah raga lansia itu senilai Rp1.059 miliar.   

Anjasra menambahkan, dengan telah dinaikannya status perkara tersebut menjadi penyidikan, pihaknya kembali akan melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait.

"Pihak-pihak terkait akan kita mintai keterangan sebagai saksi, jumlahnya ada enam orang," tukasnya. 

Kasus dugaan korupsi di Kota Prabumulih tidak hanya baju olah raga. Pada Februari 2022 lalu, Kejari Prabumulih juga menangani dugaan korupsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Prabumulih.

Kasus yang ditangani tersebut terkait dengan pengurusan IMB izin mendirikan bangunan. Retribusi pembuatan IMB perumahan semestinya masuk ke kas daerah atau menjadi pendapatan daerah namun justru tidak.

 Perumahan sudah membangun padahal belum ada IMB. Saat itu penanganan dilakukan pihaknya baru tahap klarifikasi Saat ini masih bagaimana pengurusan perizinan.(tim)

 

Sumber: