Waspada, Meski Bertujuan Baik, Koperasi Merah Putih Juga Timbulkan Masalah
Koperasi Merah Putih bakal menimbulka masalah jika tidak dikelola dengan baik--
Adapun masalah lain yang jadi kekhawatiran banyak pihak adalah dapat menimbulkan konflik sosial di desa. mengingat kepentingan politik lah yang menjadi alasan utama pendirian Koperasi Merah Putih.
Pengamat koperasi, Suroto, mengatakan koperasi hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang muncul sebagai jawaban atas kegagalan sistem kapitalisme pasar dan juga peran negara dalam mensejahterakan masyarakat.
Koperasi, katanya, dikembangkan oleh masyarakat dari bawah (bottom-up) untuk menolong diri mereka sendiri, yang dikelola secara demokratis, otonom, dan mandiri.
BACA JUGA:UMKM Warunk Nusantara Jaminan Sembako Murah Berkualitas Menuju Koperasi HBB
BACA JUGA:Presiden Anugerahi Bupati OKI Satya Lencana Wira Karya, Berjasa di Bidang Koperasi dan UMKM
Sementara itu, pemerintah hadir sebagai regulator yang membentuk peraturan dan iklim yang kondusif bagi perkembangan koperasi.
Namun, katanya, nilai-nilai koperasi itu dilanggar oleh Koperasi Merah Putih yang dibentuk pemerintah.
"Di Koperasi Merah Putih, pemerintah menjadi insiator. Dalam sejarah bangsa ini dari zaman kolonial hingga Orde Baru, ketika kreator koperasi itu penguasa maka mereka juga yang akan menjadi perusak," kata Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis Indonesia (Akses) itu.
3. Efektivitas dalam Pemberantasan Kemiskinan:
Meskipun tujuannya baik, ada kekhawatiran bahwa Koperasi Merah Putih mungkin tidak efektif dalam memberantas kemiskinan atau menggantikan peran tengkulak dan rentenir.
BACA JUGA:Cuan, Koperasi Ini Bisa Ekspor Ratusan Kilogram Nanas Prabumulih
BACA JUGA:Kopnuspos, Koperasi Berbasis Digital
Di hadapan Menko Zulkifli Hasan, saat acara sosialisasi Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Pesawaran, Lampung, sejumlah kepala desa mengutarakan kekhawatirkan bagaimana jika usaha Koperasi Merah Putih.
Salah satunya disampaikan oleh Fabian Jaya, Kepala Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran. Ia menyebut, saat ini masih banyak warga desa yang terjerat utang kepada lembaga keuangan mikro.
Kondisi itu membuat daya beli masyarakat desa melemah. Bahkan, ada banyak warga yang kabur dari desa hingga bercerai karena masalah utang piutang.
Sumber:
- Share:
