Ketujuh, satukan tata kelola mobilitas. Pemkot Palembang, Pemprov Sumatera Selatan, Kementerian Perhubungan, BPKARSS, operator LRT, operator bus dan feeder harus bekerja berdasarkan satu integrated urban mobility plan.
Dari Infrastruktur Menuju Budaya
Palembang sebenarnya berada dalam posisi yang sangat strategis. Banyak kota masih membicarakan kapan memiliki angkutan berbasis rel.
BACA JUGA:Tegas! Ratu Dewa: Persoalan Banjir Itu Tanggung Jawab Saya, Janji Tak Menghindar
Palembang sudah memilikinya. Karena itu tantangan berikutnya bukan membangun kebanggaan terhadap LRT, tetapi menjadikan investasi tersebut benar-benar produktif bagi kota. Transformasinya harus bergerak:
Infrastructure → Integration → Accessibility → Competitiveness → Modal Shift → Transit-Oriented City → Mobility Culture.
Ukuran keberhasilan akhirnya bukan seberapa megah stasiunnya atau berapa banyak feeder yang dioperasikan. Ukurlah dari berapa banyak masyarakat yang sebenarnya mempunyai sepeda motor atau mobil, tetapi memilih meninggalkannya karena angkutan umum memang lebih masuk akal.
Ketika pilihan tersebut mulai terjadi setiap hari, transportasi umum tidak lagi menjadi sekadar program pemerintah. Ia berubah menjadi kebiasaan masyarakat. Dan ketika kebiasaan itu tumbuh menjadi budaya, Palembang bukan hanya akan dikenal sebagai salah satu kota pertama di luar Jawa yang memiliki LRT.
BACA JUGA:Pantau Banjir Palembang, Spontan Walikota Ratu Dewa Bantu Motor Mogok di A Rivai
BACA JUGA:Ratu Dewa Berang, Palembang Tergenang Air dan Macet Tapi Tak Petugas di Lapangan
Palembang dapat menjadi contoh bagaimana sebuah kota mengubah investasi transportasi menjadi transformasi mobilitas.