Pertanyaan kebijakan bukan sekadar berapa kilometer rute yang tersedia, melainkan: Berapa persen warga Palembang dapat mencapai pusat pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan kota dengan angkutan umum dalam waktu yang kompetitif? Ini mengubah cara pemerintah melihat trotoar, feeder, halte, penyeberangan, sepeda, serta fasilitas drop-off. Semuanya bukan pelengkap. Semuanya merupakan bagian dari sistem transportasi publik.
Jangan Terjebak pada Transportasi Gratis
Kebijakan feeder gratis mempunyai fungsi penting. Ia menurunkan hambatan biaya dan memperkenalkan transportasi publik kepada masyarakat. Namun gratis harus dipahami sebagai instrumen, bukan tujuan akhir.
BACA JUGA:Anggota DPR RI Bambang Haryo Sebut Sinergi Stakeholder Jadi Kunci Keselamatan Transportasi Laut
Jika pemerintah hanya mengejar layanan gratis tanpa mengukur produktivitasnya, subsidi berisiko berubah menjadi biaya operasional yang terus meningkat tanpa perubahan perilaku yang sepadan.
Pertanyaan yang lebih tepat adalah: setiap rupiah subsidi menghasilkan berapa penumpang tambahan, berapa perjalanan kendaraan pribadi yang berkurang, dan berapa peningkatan akses masyarakat terhadap pusat kegiatan? Paradigmanya perlu berubah dari subsidizing vehicles menjadi buying mobility outcomes.
Subsidi tetap diperlukan, terutama untuk menjamin akses kelompok masyarakat tertentu. Tetapi kinerja operator harus semakin dikaitkan dengan reliability, load factor, kepuasan penumpang, efisiensi biaya, integrasi jaringan, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ridership LRT. Integrasi Jadwal Lebih Penting daripada Sekadar Integrasi Tarif Salah satu persoalan klasik transportasi antarmoda adalah transfer penalty.
LRT memiliki jadwal relatif pasti. Feeder yang datang tidak menentu membuat kepastian itu kehilangan nilai. Bayangkan seseorang tiba dengan LRT dalam waktu yang tepat, kemudian harus menunggu feeder 20 atau 30 menit.
BACA JUGA:Wali Kota Ratu Dewa Tata Palembang Bebas Kabel Semrawut, Kick Off Penataan Kabel Internet
Dari perspektif pengguna, perjalanan tersebut tetap dianggap tidak efisien. Karena itu integrasi Palembang harus bergerak dari integrasi moda menuju integrasi perjalanan. Feeder perlu dirancang mengikuti jadwal kedatangan LRT pada simpul tertentu. Informasi waktu nyata perlu tersedia. Peta jaringan seharusnya dipahami sebagai satu sistem, bukan peta masing-masing operator. Tujuannya sederhana one journey, one information system, minimum waiting, minimum transfer penalty.
LRT Harus Mengubah Kota
Potensi terbesar LRT Palembang sebenarnya bukan hanya mengangkut penumpang. Ia dapat mengubah struktur pembangunan kota. Pada 2025, Palembang bahkan mulai membahas pilot project Land Value Capture terkait kawasan LRT dan Jembatan Ampera.
Pemerintah melihat peningkatan nilai tanah akibat infrastruktur sebagai peluang menciptakan sumber penerimaan sekaligus aktivitas ekonomi baru. Ini langkah penting. Transportasi publik dan tata ruang memang tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.
BACA JUGA:Walikota Palembang Ratu Dewa Bedah Kinerja OPD, Dorong Percepatan Program hingga ke Akar Rumput