OKI Terapkan Tanda Tangan Elektronik

RADAR PALEMBANG - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mulai menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik (TTE), untuk meningkatkan mutu pelayanan umum melalui electronic-Government (e-Gov). Penggunaan TTE dalam sistem administrasi ini akan membuat proses birokrasi lebih efektif dan mengakselerasi transformasi digital di sektor pemerintahan.

Pemkab OKI menjadi bagian dari 15 kabupaten/kota yang melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik bersama Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) di Aula Mayjen TNI (Purn) Roebiono Kertopati - BSSN, Depok, Jawa Barat, kemarin.

Kepala BSSN melalui Plt Sekretaris Utama YB Susilo Wibowo mengatakan, pesatnya pemanfaatan teknologi termasuk di pemerintahan akan paralel dengan tingkat ancaman keamanan di dunia siber.

            “Untuk itu, BSSN hadir untuk menjaga keamanan ruang siber di Indonesia, pemanfaatan sertifikat elektronik adalah salah satu upaya dalam pengamanan aset informasi berupa dokumen-dokumen resmi pemerintahan dengan sistem kriptografi asimetrik,” jelas dia.

Wibowo menambahkan, sesuai pidato kenegaraan Presiden pada HUT RI ke-77 lalu, Indonesia harus waspada terhadap kemajuan TIK, termasuk di dalamnya keamanan informasi. "Kami mengapresiasi inisiatif dari 15 kabupaten/kota, ini adalah komitmen kita bersama untuk transformasi digital dan aksi adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sampai saat ini BSSN melalui BSRE telah bekerja sama dengan 501 instansi, terintegrasi dengan 939 sistem, menerbitkan 206.000 sertifikat elektronik, serta mengeluarkan 230 juta transaksi sertifikat elektronik. Penerapan sertifikat elektronik juga berhasil pelakukan penghematan keuangan negara mencapai Rp 1,5 triliun setiap tahun,” papar dia.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika OKI Alexsander Bastomi mengungkap, Pemkab OKI terus mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemkab OKI seperti dukungan infrastruktur informatika, aplikasi layanan publik, tata kelola, hingga SDM SPBE terus dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

"Sebagai salah satu langkah kita dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemkab OKI. Sertifikat elektronik ini mengandung unsur confidentiality (rahasia), non-repudiation (nirsangkal), integrity (utuh), dan authenticity (absah), sehingga dokumen yang ditandatangani secara elektronik dapat dijamin keasliannya serta ini dapat mengubah kebiasaan menjadi paperless (tanpa kertas)," ujarnya. 

Ke depan, tambah Alex, sertifikat elektronik atau yang lebih dikenal dengan Tanda Tangan Elektronik ini akan diterapkan menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, terlebih jika ekosistem SPBE di Pemkab OKI sudah sangat mendukung penerapan sertifikat elektronik ini .(eml)