RADAR PALEMBANG – Setelah PT KAI, kini giliran PLN disemprot dewan soal CSR (corporate Sosial Responsibility) yang diberikan kepada masyarakat Sumsel. CSR PLN di Sumsel sangat kecil.
PT PLN yang sumber pendapatannya banyak dari Sumsel dan menghasilkan laba Rp13 triliun per tahun, ternyata CSR yang mereka salurkan di daerah ini hanya Rp 1,8 miliar per tahun.
Begitu juga dengan PT KAI, pendapatan perseoran dari angkutan kereta batubara rangkaian panjang (Babaranjang) mencapai Rp600 miliar per tahun. Sementara CSR yang mereka salurkan untuk masyarakat Sumsel hanya Rp700 juta per tahun.
BACA JUGA:Indonesia Terancam Resesi Ekonomi, Masuk Daftar 15, Sri Mulayani Bilang Potensinya Kecil
Dengan fakta-fakta itu, pantas PT KAI dan PLN disemprot dewan soal CSR ini. Pasalnya, hasil bumi sumsel banyak tersedot ke luar sementara manfaat langsung yang didapatkan oleh masyarakatnya, sangat kecil.
"Kalau dibagi lagi 5 persen untuk kabupaten/kota di Sumsel dapat berapa itu.Kita jangan berpikir kalau CSR itu hanya untuk sekitar tetapi harus lihat keberadaan di Sumsel,’’ujar Ketua DPRD Sumsel RA Hj Anita Noeringhati, Kamis, 14 Juli 2022.
Menurutnya, PT KAI dan PLN serta BUMD, BUMD dan perusahaan swasta lainnya, jangan hanya menyedot hasil bumi daerah ini. ‘’CSR PLN di Sumsel sangat kecil. Kembalikan dong sebagian dari hasil bumi sumsel yang disedot dan dibawa keluar kepada masyarakat Sumsel,’’lanjutnya.
Memang ada CSR BUMN dan BUMD yang berkontribusi untuk bangunan. Dia pun mengucapkan terima kasih untuk itu. Kendati demikian, Anita sangat mengharapkan perhatian untuk ikut mengatasi permasalahan di Sumsel pada masa pandemi ini. Angka Rp 1,8 miliar, CSR PLN di Sumsel sangat kecil.
BACA JUGA:Bupati H Lanosin Launching Pembangunan Infrastruktur OKU Timur Tahun 2022, DAK Nilainya Rp32 miliar
"Alasan pihak PLN mengatakan bahwa di Sumsel ini mengalami kerugian, karena mereka masih penyesuaian harga solar, dan lainnya," ucapnya.
Anita pun menyebutkan, sehingga mereka klaim rugi di Sumsel ini. Terlebih yang mereka keluhkan saat ini di Sumsel tingkat pencuriannya sangat tinggi dibanding provinsi yang lain.
"Pihak PLN masih berupaya untuk mengatasi hal ini, kalau mereka dapat mengatasi maka kerugian tidak akan bertambah," timpalnya.
Masih Anita, CSR terkadang hanya menginformasikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov), sementara pemerintah penyelenggara di daerah ialah eksekutif dan legislatif. Karena kedudukan DPRD Sumsel bukan seperti DPR RI, tetapi dalam pemerintahan daerah menjadi salah satu penyelenggara pemerintahan di daerah.
BACA JUGA:Isu Liar Putri Chandrawati, Jendral Sambo dan Bharada E Menghilang, Ketua RT Ungkap Soal CCTV
"Selain itu, yang kita harapkan perhatian mereka harus bisa menginformasikan juga, ada beberapa yang dimasukkan dari Legislati, misalkan bantuan pelatihan, yang saya inginkan pelatihan-pelatihan di seluruh BUMD dan BUMN agar menggelar pelatihan transaksi digital," ungkapnya.
Lanjut Anita, sekarang transaksi digital sudah mulai, tetapi belum semua, seperti di pasar tradisioal belum menggunakan. Juga seperti UMKM harus bangkit kembali dengan cara mungkin dapat memberi stimulus modal pertama.
"Itu yang saya harapkan, terlebih angka kemiskinan di Sumsel masih tinggi tetapi menurut saya yang turun langsung ke Kabupaten/Kota ternyata data dari statistik itu tidak terupdate," ucapnya.
BACA JUGA:Dari Babaranjang Saja Dapat Rp 600 Miliar, Sementara CSR PTKAI Untuk Sumsel Hanya Rp 700 Juta
Kendati demikitan, Anita menyampaikan contoh di Ogan Ilir (OI), mereka punya data sosial yang dimasukkan itu didatangi satu per satu rumahnya difotoin itu ternyata banyak ditemukan bagus, mereka bekerja juga bagus, yang seharusnya sudah dikeluarkan data kemiskinan.
"Sehingga saya prihatin sekali jika hal itu tidak terupdate, Sumsel akan terus menjadi provinsi yang miskin," ujarnya. "Saya juga sebagai Ketua Panggar, menurut saya dalam anggaran, Gubernur sudah memberi anggaran untuk beberapa peningkatan-peningkatan tersebut," tambahnya.
Anita meminta perhatian BUMN kepada Sumsel harus juga lebih, karena Sumsel ini sebagai lumbung energi, yang mana kontribusi untuk energi di Sumsel harus seimbang, baik migas atau batu bara.
"Sumsel ini sebenarnya menikmati royalti aja, hasilnya banyak masuk di pusat, namun harus berbagi, seperti kontribusi PTBA sudah luar biasa. Itu yang saya harapkan, termasuk fungsi pendidikan juga sangat penting, seperti kita ada SMA Negeri Sumsel yang diduduki oleh anak-anak berprestasi tetapi dalam kemiskinan, ujian masuk saja menggunakan verifikasi faktual, ini menjadi suatu kebanggaan," tukasnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli menilai CSR PTKAI untuk Sumsel sebesar Rp 700 juta per tahun terlalu kecil. Pasalnya, pendapatan KAI di daerah ini dari angkutan batubara rangkaian panjang (Babaranjang) saja mencapai Rp 600 miliar pertahun.
Atas fakta itu, Mgs Syaiful Padli, PT Kereta Api Indonesia (PTKAI) Persero, Divisi Regional III Palembang meningkatkan corporate social responsibility (csr) untuk Sumsel.
‘’Nilai CSR PT KAI sebesar Rp 700 juta itu terlalu kecil sementara pendapatannya untuk operasional di Sumsel besar sekali. Kita minta nilai CSR pada tahun depan ditingkatkan,’’ujarnya saat melaksanakan reses tahap II Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil I Kota Palembang, Kemarin (12/7).
Dengan kondisi seperti itu, Syaiful bertekat meperjuangkan agar PTKAI memperbesar CS untuk Sumsel. (mg01)
Berita ini sebelumnya sudah naik di Sumeks.disway.id dengan judul: CSR Minim, Ketua DPRD ini Sindir PLN