Rotasi Pejabat Jelang Pilkada, Pj Gubernur Sumsel: Tak Ada Hubungan Dengan Politik
Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi menegasakan soal rotasi pejabat dilingkup Pemprov Sumsel jelang pilkada 2024 tidak ada hubunganya dengan politik--
PALEMBANG, RADARPALEMBANG.ID - Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi menegasakan soal rotasi pejabat dilingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) jelang pilkada 2024 tidak ada hubunganya dengan politik.
Seperti diketahi Pj Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi tetap akan melaksanakan rotasi jabatan di lingkungan pemerintah provinsi.
Adapun nama-nama usulan pejabat yang akan dirotasi sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Soal rotasi pengajuan sudah kita sampaikan ke Kemendagri. Kita masih menunggu informasi lebih lanjut, kalau sudah ada nanti kita lakukan," ujar Elen, Selasa, 8 Oktober 2024.
BACA JUGA:Kapolda Sumsel yang Baru Tiba di Palembang, Sebut Pengamanan Pilkada Serentak Jadi Agenda Utama
Menurut Elen alasan dilakukanya rotasi tersebut agar roda pemerintahan berjalan dengan cepat. Sebab, rotasi itu menyangkut kepentingan masyarakat, perkembangan ekonomi, kesejahteraan dan lainnya.
"Jangan lupa kita hanya melakukan rotasi saja tidak menurunkan atau mengganti. Terkait ada yang setuju, ada yang tidak setuju, bagi saya (rotasi) bagaimana birokrasi di Sumsel ini berjalan dengan cepat, berjalan dengan baik dan efisien," jelasnya.
Elen pun menegaskan, kalau rotasi yang dilakukan jelang pilkada 2024 ini tak ada hubungan sama sekali dengan kontestasi politik yang tengah berlangsung. Terlebih saat ini sedang masuk tahapan kampanye.
Meski begitu, dia tetap meminta aparatur sipil negara (ASN) tetap netral. Tidak ikut dalam politik praktis jelang Pilkada serentak.
BACA JUGA:Antisipasi Ujaran Kebencian, Bawaslu Sumsel Gandeng Tim Siber Polda di Pilkada 2024
BACA JUGA:Camat Sako Kena Sanksi Inspektorat Palembang, Dinilai Tidak Netral Jelang Pilkada 2024
Pihaknya juga sejauh ini belum menerima laporan dari Bawaslu terkait netralitas ASN di lingkungannya.
"Kalau pun ada, itu hanya oknum. ASN kan pada dasarnya tidak boleh (berpolitik) dan harus menjaga netralitas," kata Elen.
Sumber:
- Share:
