Kepala BKKBN RI Apresiasi Pj Walikota Ratu Dewa, Kerja Cepat dan Tanggap Atasi Stunting di Palembang

Kepala BKKBN RI Apresiasi Pj Walikota Ratu Dewa, Kerja Cepat dan Tanggap Atasi Stunting di Palembang

Pj Walikota Palembang Ratu Dewa mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari Kepala BKKBN RI dalam penanganan angka stunting di kota Palembang, hari ini. --dokumen/radarpalembang.com

Sementara itu, jumlah penduduk dan pencapaian indikator makro Pemerintah Kota Palembang, antara lain sebagai berikut:

Luas Wilayah: 352,51 km2, Jumlah Penduduk : 1.729.546 jiwa, Tingkat Kemiskinan Tahun 2022 : 10,48 persen, Tahun 2023 : 10,22 persen (turun 0,26 persen).

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022 : 79,47. Tahun 2023 : 80,02 (naik 0,55 persen).

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 : 5,25 persen. Kemudian, Tahun 2023 : 5,12 persen (turun 0,13 persen).

Inflasi Maret 2024 : 2,90 persen, April 2024 : 2,97 persenm (naik 0,07 persen). Jumlah Balita Stunting Maret 2024 : 414 Balita April 2024 : 408 Balita (berkurang 6 orang).

Untuk itu, Ratu Dewa ada beberapa usulan yang disampaikan kepada BKKBN guna pengoptimalan Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting di Kota Palembang.

BACA JUGA:Dinsos Palembang dan OMS HIV siap Kolaborasi Dukung Penyintas Berdaya

Adapun usulan yang disampaikan diantaranya:

1. Pembangunan Balai Penyuluhan KB di Kota Palembang, karena dari 18 kecamatan baru ada 8 balai penyuluhan, kekurangan mohon dapat direalisasikan sesuai dengan usulan.

2. Pengadaan Mobil Pelayanan KB dan Mobil Penerangan KB, mengingat di Dinas KB Kota Palembang hanya ada 2 unit mobil pelayanan dalam kondisi yang tidak optimal untuk melakukan operasional di lapangan.

Dengan dua kendaraan tersebut tidak tercover dengan jumlah penduduk serta luas wilayah garapan. Pengembalian 11 (sebelas) orang tenaga

BACA JUGA:Fakta Mengejutkan Jalan Maut Mangkunegara, Truk Boleh Lewat dari Jam 9 Pagi hingga 3 Sore, Pemkot Mau Revisi

PPPK Kota Palembang yang sebelumnya merupakan tenaga Non PNSD Kota Palembang yang sudah lebih 15 tahun mengabdi di pemerintah Kota Palembang.

Sekarang ditempatkan di kabupaten ogan ilir dan banyuasin untuk dapat dikembalikan dan bertugas di wilayah Kota Palembang.

Mengingat, tenaga tersebut sangat dibutuhkan jumlah pus serta luasnya wilayah dan padat penduduk di Kota Palembang.

Sumber: