Hafisz Tohir Minta Pemerintah Carikan Solusi Turunnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor UMKM

PALEMBANG, RADARPALEMBANG.COM - Anggota DPR RI, Hafisz Tohir meminta pemerintah mencarikan solusi terkait menurunnya pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM.

Viralnya gerai gerai kosong pembeli di berbagai laman sosial media di sejumlah pusat perbelanjaan dan pasar modern. 

Pada kuartal II/2023 Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mencatat pertumbuhan sektor ritel di sebesar 1,2 persen, menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal I/2023 mencapai 2,6 persen.

Anggota Komisi XI DPR RI Hafisz Tohir menilai melemahnya UMKM sektor ritel harus dicarikan solusinya. 

BACA JUGA:Tim Pemenangan Hafisz Tohir Targetkan 120 Ribu Suara di Palembang

“Kita kan sudah melakukan dua sampai tiga tahun insentif kepada pelaku pelaku industri kepada pelaku-pelaku barang dan jasa yang terdampak akibat pandemi Covid-19, dan itu kita rasakan.

Walaupun pemerintah mengeluarkan cost (biaya) yang cukup besar tetapi faktanya juga menunjukkan growth (pertumbuhan) ekonomi yang cukup baik,” kata Hafisz, Rabu, 20 september 2023.

Diketahui, Pemerintah telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021. 

Kemenko Perekonomian mencatat realisasi PEN untuk mendukung UMKM sebesar Rp 112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada tahun 2020.

BACA JUGA:Anggota DPR Hafisz Tohir Tolak Pemilu Tertutup, Alasannya Sangat Menohok

Sementara untuk tahun 2021, Pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp 121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi.

“Akankah hanya stop sampai di situ ini pertanyaan selanjutnya saya kira sudah kepalang tanggung kalau kita bicara seperti ini maka UMKM tadi tidak boleh kita tinggalkan mereka,” ungkap Hafisz yang juga Pimpinan BKSAP DPR RI ini. 

Lebih lanjut, Hafisz berharap bantuan pemerintah untuk UMKM yang diberikan selama pandemi terus dilanjutkan mengingat Indonesia masih dalam masa pemulihan.

Selain itu UU pengembangan dan penguatan sektor keuangan (PPSK) diminta untuk segera diimplementasikan untuk melindungi para konsumen para pelaku UMKM hingga penjual online.

Sumber: