Fraksi Demokrat Minta Hal Ini kepada Gubernur Sumsel, Bicara Petani dan UMKM

PALEMBANG RADARPALEMBANG.COM - Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa ke depan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu lebih memperbanyak program bantuan yang menyentuh langsung kepada masyarakat, terutama kalangan petani dan pelaku UMKM.

Sehingga roda perekonomian masyarakat ke depan semakin bergerak maju.

Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Sumsel Azmi Shofix menyampaikan, bantuan-bantuan seperti alsintan, bantuan bibit tanaman pertanian dan perkebunan.

"Bantuan benih perikanan, serta bantuan alat-alat dan sarana perdagangan bagi pelaku UMKM kedepan perlu diperbanyak agar masyarakat Sumatera Selatan dapat merasakan keberpihakan Pemerintah terhadap Masyarakat," kata Azmi saat menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Perubahan tahun 2023, Jumat 4 Juli 2023.

BACA JUGA:Gerindra Dan Demokrat Lakukan Pertemuan, Ini yang Dibahas

Kemudian, dilanjutkan Ketua DPC Demokrat OKU Timur ini, guna meningkatkan pembangunan insfrastruktur dan wilayah berbasis lingkungan dan tata ruang perlu dimanfaatkan letak dan lokasi stasiun LRT untuk dibangun infrastruktur publik yang menguntungkan.

"Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih belum mengambil kesempatan atau peluang bisnis ini. Mengapa demikian? Terkait hal ini, Fraksi Partai Demokrat mohon tanggapan," ujarnya.       

Pihaknya meminta Pemprov perlu memberikan perhatian khusus, terkait program penurunan stunting dan  BPJS Kesehatan di 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.

Terkait stunting di Sumatera Selatan, prevalansi stunting di Sumatera Selatan berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 20222, turun dari 24,8 persen menjadi 18,6 persen, lebih rendah dari prevalansi nasional sebesar 21,6 persen.

BACA JUGA:Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati Luncurkan Buku 'Singa Betina Parlemen'

Sumsel mempunyai target prevalansi stunting pada 2024 sebesar 14,3 persen, oleh karena itu Fraksi Demokrat mendorong Pemerintah Provinsi Sumsel melalui OPD terkait, untuk segera melakukan langkah-langkah konkret mencapai target tersebut.

Sesuai dengan Peraturan  Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, ada beberapa indikator yang harus diperhatikan, yaitu komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan peningkatan status pangan bergizi untuk masyarakat.

Terkait dengan BPJS kesehatan, hingga Juli 2023 ada tiga kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang telah meraih predikat perlindungan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat atau Universal Health Coverage (UHC).(*)

 

Sumber: