Ini Sikap DPRD Sumsel, Terkait Kasus Penggelapan Dana Komite di SMA Negeri 19 Palembang

PALEMBANG,RADARPALEMBANG.COM - Kasus penggelapan dana komite yang menjerat mantan Kepala SMA 19 Palembang dan Ketua Komitenya telah mencoreng dunia pendidikan Sumatera Selatan.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli mengatakan bahwa tindakan korupsi ini seharusnya tidak terjadi dan harus kepala sekolah itu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.

Dana komite sekolah sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 75 Tahun 2016.

Dana komite memiliki fungsi untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dengan prinsip gotong royong.

BACA JUGA:Jelang Tahun Ajaran Baru 2023, Perlu Dipahami Apa Itu Komite Sekolah? Berikut Fungsi dan Perannya

Namun sayangnya, dalam prakteknya, terdapat kasus pelanggaran yang merugikan siswa dan orang tua.

Mgs Syaiful Padli menjelaskan bahwa tugas pengawasan sudah dilakukan, termasuk kunjungan ke sekolah serta peninjauan terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Meskipun pengawasan sudah berjalan, masih terdapat laporan bahwa orang tua yang tidak mampu seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dibandingkan dengan siswa lainnya.

"Kami meminta agar sekolah-sekolah tidak membebani orang tua yang tidak mampu dengan dana yang memberatkan.

BACA JUGA:Kejari Geledah SMAN 19 Palembang, Soal Dugaan Korupsi Dana Komite Sekolah Tahun 2021-2022

Sebaiknya, sekolah harus menggunakan dana afirmasi untuk membantu siswa yang memang membutuhkan. Sekolah berkeadilan harus menjadi tujuan kita," ujarnya.

Lebih lanjut, Mgs Syaiful Padli berharap agar pemerintah dapat mengubah pola program sekolah gratis menjadi sekolah berkeadilan.

Menurutnya, sekolah swasta atau yayasan yang dijalankan oleh orang-orang mampu seharusnya tidak mendapatkan dana BOS.

Sebaliknya, dana BOS sebaiknya diberikan kepada sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga miskin.

Sumber: