Agenda Koalisi Perubahan Setelah PKS Deklarasi Anies Baswedan, Surya Paloh Langsung Berkunjung
Capres Anies Baswedan bersama Pengurus Harian dan Majelis Syuro PKS, saat deklrasI Capres. --–Tweeter/@FPKSDPRRI
Tekat Kuat NasDem Usung Anies dan Abaikan Risiko
Partai NasDem yang digawangi Surya Paloh tekatnya sudah bulan membangun koalisi dengan Demokrat dan PKS. Ketiga partai ini juga sudah membulatkan tekatnya mendukung Anies BAswedan sebagai Capres 2024.
Elit NasDem dalam mengusung Anies Baswedan sebagai Capres dan berkoalisi dengan opoisisi sudah siap dengan risiko yang akan mereka terima.
Berbagai rintangan agar NasDem membatalkan pencapresan Anies Baswedan terus terjadi. Bahkan instrumen hukum pun dipergunakan agar koalisi perubahan tidak terbentuk sekaligus Anies batal menjadi Capres.
Tidak hanya itu, PDIP sebagai partai penguasa pemerintahan, terus mendesak presiden agar menteri-menteri dari NAsDem direshuffle.
Elit PDIP mulai dari ketua DPP PDIP Djarot Syafullah Yusuf dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, berteriak lantang dua menteri NAsDem yaitu Siti Nurbaya (KLHK) dan Yasin Limpo (Mentan) diganti. Tidak hanya itu, mereka juga menyuarakan, para menteri NAsDem segera mundur dari kabinet.
Dari aspek penggunakan instrumen hukum untuk menghadang terbentuknya koalisi perubahan diungkapkan oleh, Koordinaotr Tim Kecil Koalisi Perubahan Sudirman Said di youtube Karni Ilyas Club.
Menurut Sudirman Said, penggunaan instrumen hukum itu terasa sekali saat KPK ingin memaksakan Anies Baswedan untuk menjadi tersangka.
‘’Upaya menghadang menggunakan instrumen hukum ini terasa sekali. Ini juga yang melatarbelakangi NasDem mempercepat deklrasi Anies Baswedan sebagai Capres sebelum yang bersangkutan menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta,’’ucap Sudirman Said.
Akan tetapi upaya Ketua KPK Firli Bahuri mentersangkakan Anies juga mendapat ditentang dari dalam KPK itu sendiri.
Kondisi itu menunjukkan tekat kuat dari NasDem untuk membangun sebuah perubahan bersama Demokrat dan PKS.
Untuk mencapai misinya itu, NasDem berani mengambil risiko dikucilkan dari koalis partai pendukung pemerintah dan kader-kader diincar melalui instrumen hukum. (yui)
Sumber: