PPPK Tak Terima TPP 2026, Sekda Banyuasin: Bukan Hak Tapi Bentuk Apresiasi

Senin 02-03-2026,21:35 WIB
Reporter : Maulana Muhammad
Editor : Maulana Muhammad

RADARPALEMBANG.ID - Terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang tidak menerima Tunjangan Pendapatan Pegawai (TPP) pada Tahun 2026, Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim mengatakan kalau TPP itu bukan merupakan hak, tapi bentuk apresiasi pemerintah berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Mengutip dari sumateraekspres.id, PPPK di lingkup Pemkab Banyuasin tidak menerima TPP pada tahun 2026 akibat pemotongan TKD hingga ratusan miliar rupiah.

"Tidak ada TPP," kata narasumber yang enggan disebutkan namanya. Kendati tidak menerima TPP, PPPK menurutnya bakal mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). "Dapat THR mereka," beber A, narasumber PPPK Banyuasin yang enggan disebutkan namanya. Senin, 2 Maret 2026.

A menyebut kalau pemberian TPP itu sangat diharapkan oleh PPPK, sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Sumsel Dampingi Perbaikan Indikasi Geografis Jumputan Gambo Musi Banyuasin

BACA JUGA:Banyuasin Mendunia, Ekspor Pakan Hewan Pertama di Indonesia

"Harapan kami kalau bisa dapat TPP, kalaupun mendapatkan TPP tidak harus besar, tapi ada bentuk apresiasi pemerintah terhadap kinerja PPPK.

Sementara itu Sekretaris Daerah Banyuasin, Erwin Ibrahim mengatakan kalau TPP itu bukan merupakan hak tapi bentuk apresiasi Pemerintah Daerah.

"TPP itu bukanlah Hak, tapi bentuk apresiasi pemerintah berdasarkan kemampuan keuangan daerah," ucapnya.

Ia mengakui beban kerja PPPK juga cukup berat, tidak jauh berbeda dengan PNS. "Tidak jauh berbeda beban kerjanya," imbuhnya.

BACA JUGA:Akses 7 Perumahan Rusak Parah, Wabup Banyuasin Netta Mendadak Tinjau Jalan Lebung Permai Talang Buluh

BACA JUGA:Merdeka dari Kegelapan, Cerita Warga Musi Banyuasin Akhirnya Nikmati Terang Lewat BPBL

Namun di sisi lain, kemampuan keuangan daerah terutama di Banyuasin cukup miris, terlebih lagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengalami pemotongan TKD hingga ratusan miliar rupiah.

Akibatnya TPP untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengalami pemotongan dibandingkan tahun sebelumnya. "Dipotong TPP dari tahun sebelumnya," ungkapnya.

Kategori :