"Praktik semacam ini jelas dapat dikategorikan sebagai bentuk penghalangan terhadap kemerdekaan pers. Padahal menjaga kemerdekaan pers sama halnya dengan menjaga demokrasi," tegasnya.
PWI Pusat pun mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden agar segera memberikan klarifikasi terbuka mengenai insiden tersebut.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Beri Amnesti 2 Napi dari 145 Usulan Nama di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau
BACA JUGA:Simak, Agenda Kunjungan Kerja Presiden Prabowo Subianto di Sumsel Hari Ini
Transparansi dan komunikasi, dianggap penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Munir menegaskan, hubungan sehat antara pers dan pemerintah adalah kunci dalam menjalankan demokrasi yang berkualitas.
"Jurnalis bukan musuh, melainkan mitra strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Setiap upaya pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi harus dihentikan," ujarnya.
Kronologi Kartu Liputan Wartawan Istana Dicabut
Dari informasi yang beredar peristiwa kartu liputan wartawan istana dicabut tersebut berlangsung di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, pada Sabtu 27 September 2025, usai Presiden tiba dari lawatannya ke luar negeri.
BACA JUGA:Prabowo Ingin Ubah Aturan TKDN, Resiko Buruk Bagi Industri Otomotif Indonesia
Dari sejumlah sumber menyebutkan bahwa Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden telah lebih dulu menginstruksikan agar pertanyaan wartawan hanya fokus pada agenda kunjungan Presiden ke luar negeri, khususnya pertemuannya dalam forum Sidang Majelis Umum PBB.
Dalam sebuah kesempatan jumpa pers singkat tersebut yang diunggah dalam video, Presiden Prabowo memaparkan hasil pertemuan dengan para pemimpin dunia.
Ia menyatakan pesan-pesan yang dibawakan Indonesia di panggung PBB mendapat sambutan positif
"Saya kira pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB diterima dengan positif oleh banyak pemimpin," ujar Prabowo sebelum berbalik meninggalkan awak media.
Namun, di tengah suasana itu, seorang reporter CNN Indonesia menyampaikan pertanyaan di luar arahan yang diberikan Biro Pers.
Ia menanyakan apakah Presiden memberi instruksi khusus kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait maraknya kasus keracunan dalam program MBG.