7. Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Aspirasi masyarakat juga meminta perlunya peningkatan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsive.
Aspirasi juga datang dari rekan rekan dari BKKBN yaitu masalah kependudkan seperti tingginya angka stunting, meningkatnya masalah Kesehatan mental pada remaja, serta tantangan dalam distribusi penduduk yang tidak merata, selain itu BKKBN juga menghadapi kendala komunikasi dan kesediaan penyuluh KB di desa desa terpencil serta kebutuhan akan pengelolaan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi secara digital untuk mendukung program pemerintah khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, untuk itu kiranya dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan bagi tenaga lini lapangan sebagai ujung tombak pelaksanaan program keluraga berencana dan pembangunan keluarga.
"Dari seluruh aspirasi yang dihimpun ini memperlihatkan bahwa
masyarakat Kabupaten OKU memiliki harapan besar agar pembangunan Provinsi Sumatera Selatan berjalan merata, adil, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Aspirasi ini akan menjadi masukan penting dalam proses pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 sehingga sejalan dengan visi pembangunan Sumatera Selatan Maju Terus untuk Semua.
Meskipun berbagai program pembangunan telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten OKU dan OKU Selatan, kendala-kendala dan permasalahan, serta kebutuhan yang dikemukakan masyarakat sebagaimana telah kami uraikan diatas menunjukkan bahwa belum sepenuhnya teratasi dan terlaksana sebagaimana yang diharapkan," bebernya.
Andie Dinialdie menerangkan, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan riil masyarakat dengan capaian pembangunan yang ada di lapangan.
Dengan demikian semua masukan dan aspirasi ini bagi kami sangat penting untuk dijadikan bahan evaluasi sekaligus referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan.
Aspirasi tersebut kami himpun, analisis, dan sampaikan sebagai rekomendasi dalam penyusunan program kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga arah pembangunan ke depan dapat lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
Provinsi Sumatera Selatan Masa Sidang III Tahap II Tahun Anggaran 2025 di Daerah Pemilihan V, yang meliputi Kabupaten OKU telah berhasil menampung aspirasi, usulan, maupun keluhan masyarakat mencerminkan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Aspirasi yang dihimpun mencakup berbagai bidang, antara lain infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, hingga persoalan sosial ekonomi, yang seluruhnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Dari aspirasi yang disampaikan, permasalahan yang dihadapi masyarakat umumnya masih bersifat mendasar. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sarana dan prasarana publik, belum meratanya pembangunan di sejumlah wilayah, serta masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan dasar, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan.
Hasil reses ini kemudian dirumuskan menjadi bahan penting dalampenyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pokir tersebut akan menjadi salah satu landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran berikutnya.
Pelaksanaan Reses Anggota DPRD dari Dapil V (lima) Kabupaten OKU telah berhasil mengajak masyarakat berkontribusi pada pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan menampung aspirasi, informasi dan menyerap aspirasi masyarakat terkait prioritas pembangunan sebagai bahan untuk evaluasi dan penyusunan rencana pembangunan Sumatera Selatan kedepan, serta telah menampung aspirasi, harapan dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten OKU.