Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta agar perusahaan penyedia jasa paylater membuat sistem yang lebih ketat agar pelajar dan mahasiswa tidak bisa mengakses fitur paylater di aplikasi pinjaman online atau pinjol.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pelajar dan mahasiswa dilarang mengakses aplikasi pinjaman online atau pinjol.
Larangan tersebut terutama mengacu kepada fitur Paylater di aplikasi pinjaman online atau pinjol.
Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta agar perusahaan penyedia jasa paylater membuat sistem yang lebih ketat agar pelajar dan mahasiswa tidak bisa mengakses fitur paylater di aplikasi pinjaman online atau pinjol.
BACA JUGA:Suka Beri Teror, Memang Demikian Sistem Kerja Pinjol Ilegal, OJK Beberkan Ciri-ciri Lainnya?
Bahkan, jika tidak ada perbaikan dari perusahaan aplikasi pinjaman online atau pinjol bakal menyiapkan sanksi.
Sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, agar perusahaan penyedia jasa aplikasi pinjaman online atau pinjol harus menyasar target yang tepat.
“Perusahaan paylater juga harus melihat targetnya, bila memasarkan ke segmen yang tidak tepat, itu juga bisa kena sanksi,”jelas Friderica Widyasari Dewi.
“Ini kan tidak tepat, mereka masih pelajar,” kata Friderica Widyasari Dewi.
BACA JUGA:Bisakah Suami dan Istri yang Memiliki Usaha Mengajukan KUR BRI? Simak Syarat dan Caranya di Sini
OJK pun akan melakukan pengawasan, salah satunya terhadap marketplace besar yang turut menyediakan jasa paylater ini.
Apalagi, menurut Friderica Widyasari Dewi, mahasiswa amat mudah menggunakan paylater lewat situs belanja online.
Padahal bila perusahaan lebih selektif, Friderica menjelaskan mahasiswa seharusnya tidak bisa mengakses paylater.
Sebab pelajar dinilai belum memiliki penghasilan untuk membayar pinjaman.
Sebelumnya, banyak pemberitaan terkait mahasiswa baru UIN Raden Mas Said Surakarta mendapatkan limit kredit sekitar Rp 100.000 sampai Rp 300.000.