‘’Jika masyarakat meminta nilai ganti rugi lahan jauh di atas NJOP jelas pemerintah tidak bisa mengabulkan karena ada standar dan ukuran dalam menentukan nilai ganti rugi lahan,’’ujarnya.
Budiman mencontohkan proyek strategis nasional yang sedang dikerjakan di Sumsel seperti beberapa ruas jalan Tol. Penyelesaian pengerjaan proyek menjadi lambat karena ada lahan yang akan dilewati jalan tol belum berhasil dibebaskan.
‘’Kadang pengerjaan proyek terpaksa berhenti karena ada bagian lahan yang masuk dalam kawasn proyek strategis pembebasannya belum rampung,’’ujarnya.
Menurutnya, jik ganti rugi lahan yang berlarut-larut membuat pengerjaan proyek tol di lapangan menjadi terhambat. ‘’Umumnya yang membuat penyelesaian pengerjaan proyek meleset dari target karena masalah lahan.’’ujarnya.
Pada tahun 2023 ini, untuk ruas tol Tol Bayung Lencer—Tempino Jambi pemerintah telah menyuportnya dengan dana sebesar Rp5,99 triliun.
Sementara itu, ruas tol Tol Simpang Indralaya-Muara Enim sepanjang 64,7 kilo meter akan beroperasi April 2023.
Sedang untuk ruas Tol Palembang-Betung sepanjang 69,19 seksi Kramasan-Musi Landas ditargetkan bisa beroperasi pada Agustus 2023. ‘’Kita berharap penyelesaian pengerjaan proyek itu sesuai dengan target yang telah ditetapkan,’’ujarnya.
Proyek tol itu adalah: pertama, pengerjaan Tol Tol Betung-Tempino-Jambi panjang total 109,8 kilometer. Kedua, Proyek Tol Muara Enim-Lahat-Lubuklinggau sepanjang114,5 kilometer.
Ketiga adalah ruas Jalan tol Tol Kayugung-Palembang-Betung sepanjang 106,82 kilometer. Keempat, Tol Simpang Indralaya-Muara Enim dengan total panjang 119 kilometer. Kelima, proyek tol Pematang Panggang—Trengbanggi Besar Lampung. (*)