Dengan data tersebut, Kata Ketua Harian MTI Jawa Timur ini, terlihat perbedaan yang mencolok dari total subsidi padahal jumlah kendaraan mobil di Malaysia dengan Indonesia hampir sama, tetapi kualitas BBM yang disubsidi di Malaysia jauh lebih baik serta tanpa batasan kuota dan mudah untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut.
"Dapat dikatakan, total anggaran nilai subsidi yang ada di Indonesia dengan tingkat pelayanan jauh dibawah Malaysia adalah tidak masuk akal, dan sudah sepatutnya pertamina harus di audit oleh lembaga Independen. Banyak rumor di Indonesia murahnya harga BBM subsidi di Malaysia karena Malaysia dikatakan sebagai negara pengekspor minyak. Memang benar Malaysia hanya pengekspor minyak mentah seperti halnya Indonesia, dan bahkan Indonesia jauh lebih besar ekspor minyak mentahnya ke luar negeri. Sedangkan Malaysia sama dengan Indonesia sebagai Negara pengimpor minyak konsumsi dari berbagai negara seperti Australia, Brunei, dan Singapore. Dimana mayoritas negara negara tersebut merupakan produsen minyak yang sama untuk impor di Indonesia,"Katanya.
Lebih lanjut, Alumni ITS Surabaya ini menguraikan, Total subsidi yang ada di Malaysia tersebut memperhatikan untuk kebutuhan kendaraan logistik dan transportasi publik massal dengan memberikan kuota yang cukup untuk penggunaan bahan bakar Diesel dengan harga yang sangat murah. Hal ini diperkuat bahwa Pemerintah Malaysia juga menyediakan subsidi bahan bakar gas (CNG) untuk kendaraan logistik, angkutan publik massal dan taxi dengan harga setengahnya dari harga bahan bakar Diesel Bersubsidi.
Sehingga, katanya, dapat dikatakan Pemerintah Malaysia sangat peduli dan faham bahwa angkutan logistik dan publik bisa membawa pengaruh yang sangat besar terhadap Multiplayer Effect Economy dan kesejahteraan masyarakat secara Nasional. Sebaliknya di Indonesia, Pemerintah seperti kurang peduli dan tidak faham akan masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh BBM subsidi untuk transportasi logistik dan publik massal.
"Pertamina pun juga tidak profesional dalam menjalankan tata kelola dan distribusi minyak di Indonesia. Oleh karena itu, dugaan monopolidan kartel tata kelola BBM di Indonesia harus ditiadakan, sehingga Pemerintah dapat menunjuk perusahaan perusahaan migas swasta profesional untuk berpartisipasi dalam tata kelola dan distribusi bahan bakar di Indonesia tanpa kartelisasi yang merugikan masyarakat Indonesia, seperti yang di lakukan oleh Pemerintah Malaysia,"Tutup BHS.(rel)