PALEMBANG, RADAR PALEMBANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menggelar rapat koordinasi teknis pelaksanaan operasi pasar dan pasar digital Kota Palembang, Rabu, 13 September 2022.
Dalam hal ini, Asisten II Setda Kota Palembang, Ansori menjelaskan, jika diadakannya operasi pasar dan pasar digital untuk membantu masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM bersubsidi.
“Ini merupakan amanah langsung dari Presiden kita saat berkunjung ke Palembang dalam hal ini diwakilkan langsung oleh Wapres Ma’ruf Amin, agara mengadakan pasar murah ini bagi yang terkena dampak dari kenaikan BBM,” ujarnya
Selain itu, Bank Sumsel Babel juga berpartisipasi dalam memberikan bantuan subsidi di pasar murah digital, yakni beras 5 kg per paket sembako.
BACA JUGA:Sambut HUT RI ke 77, Harnojoyo Bagikan Bendera Merah Putih
“Adanya inflasi ini kita rencananya akan mengadakan pasar murah digital, dari bank sumsel memberikan subsidi yakni beras sebanyak 5 kg,” jelasnya.
Dirinya menjelaskan, untuk beras subsidi tersebut hanya diberi potongan harga sebesar 10 ribu per 5 kg beras yang disiapkan.“Misal harga beras 52.500 nah karena disubsidi jadi dikurangi 10.000 harganya menjadi 42.500,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ansori mengatakan jika beras bersubsidi wajib membayar lewat Qris. Pasalnya untuk meminimalisir ada kecurangan saat pembelian.
“Khusus beras subsidi harus bayar menggunakan aplikasi QRIS, itu yang digitalnya. Agar masyarakat semuanya dapat, tidak diperjualkan kembali.
BACA JUGA:Walikota Harnojoyo Apresiasi ASN Disiplin
Ini kan subsidi, itu tadi guna aplikasinya agar data terdaftar dan jika tidak begitu nanti akan diperjualbelikan lagi oleh mereka,” katanya.
Ansori menuturkan, jika baru di dua Kecamatan yang akan diselenggarakan pasar murah digital tersebut.“Pasar tersebut akan diadakan di 2 kecamatan, di Kecamatan Sako dan Seberang Ulu 1.
Yang rencananya mulai dioperasikan tanggal 26-27 September 2022 ini,” tuturnya.
Ansori mengungkapkan, jika Pemerintah telah menyiapkan 500 paket untuk di dua kecamatan.“Paketnya 500 kurang lebih, 250 di sako dan 250 lagi di SU 1.
BACA JUGA:KPK Minta Pemkot Palembang Optimalisasi Pajak