PALEMBANG, RADAR PALEMBANG – Masyarakat menyerbu SPBU menjelang harga BBM naik, pada 31 Agustus 2022 malam. Antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Palembang mengular hingga 0,5 km.
Pemerintah akan mengumumkan kenaikkan harga BBM per 1 September 2022, meski enam fraksi di DPR tolak BBM Subsidi naik.
Sikap DPR atas rencana kenaikan BBM agak skeptis. Kebijakan itu akan membuat rakyat sengsara karena daya beli akan menurun. Hidup mereka akan terjepit.
Pantaun Radar Palembang hingga pukul 23.00 WIB, antrian kendaraan di SPBU masih padat.
Seperti di SPBU depan Taman Wisata Punti Kayu Km 7, Jalan Kol Barlian Palembang panjang antrian kendaraan mencapai 0,5 km.
Kendaraan yang antri untuk mengisi BBM itu, berbaris dua lapis di badan jalan protoko Kota Palembang. Ujung antrian berada di depan Toko Buku Gramedia.
Warga yang mengantri mengisi BBM itu tidak hanya kendaraan pribadi tetapi lebih didominasi truk dan angkutan umum. Mereka ingin mendapatkan harga lebih murah mala ini ketimbang mengisi esok pagi.
BBM jenis Pertalite yang rencananya akan naik 10 ribu rupiah dari Rp7 ribu perliter. Kemudian, harga Solar menjadi Rp 7.200 per liter dari sebelumnya Rp 5.150 per liter.
BACA JUGA:Pengelolaan Parkir di Monpera oleh Pihak Ketiga, Pengamat: Masalahnya premanisme bukan sistem
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengaku mendapat informasi valid bahwa pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga Pertalite dan Solar.
"Bilang saja, Jokowi terpaksa menaikkan harga BBM per 1 September, dengan memberikan bantalan sosial sebelum harga BBM subsidi dinaikkan," katanya, Minggu (28/8/2022), dilansir Wartakotalive.com.
Kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, juga memberi sinyal terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Masih dimatangkan, tunggu saja besok (hari ini)," ujarnya setelah menghadiri SAI20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/8/2022), dikutip dari Kompas.com.
Gapasdam Sumsel Tolak BBM Naik
Sementara Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Sumsel menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
BACA JUGA:Program Undi Undi Hapi Telkomsel, Edi Susanto Pelanggan Sumsel Bawa Pulang Mobil Honda BRV
Menurut Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo, saat ini tarif angkutan penyerangan yang berlaku masih berada di bawah perhitungan HPP yang telah dihitung oleh pemerintah. Yaitu 35,1 persen di bawah HPP.
‘’Ini yang sedang dimintakan kenaikan supaya pengusaha dapat menutup biaya operasional yang ada," katanya
Khoiri bilang, jika nantinya BBM yang pada struktur biaya angkutan penyebrangan merupakan biaya yang terbesar, mengalami kenaikan di kisaran 40 hingga 60 persen (berdasarkan data yang berkembang di masyarakat), maka berapa tarif yang akan dikenakan kepada masyarakat.
"Saat ini daya beli masyarakat hanya cukup jika tarif tersebut naik sesuai dengan permintaan kami untuk menutup kekurangan tarif yang terdahulu," katanya.
BACA JUGA:Ini Enam Tips Kendarai Motor Matik di Tanjakan dan Turunan Berikut Bedanya dengan Motor Manual
Menurutnya, jika memang pemerintah berkeinginan menaikkan harga BBM bersubsidi, maka Gapasdap minta agar hal tersebut tidak dikenakan untuk moda transportasi laut/penyeberangan.
"Alasannya karena segmen pasar dari angkutan laut penumpang/penyeberangan adalah masyarakat kelas bawah yang terbatas daya belinya. "Ini yang sedang dimintakan kenaikan supaya pengusaha dapat menutup biaya operasional yang ada," katanya.
Khoiri bilang, jika nantinya BBM yang pada struktur biaya angkutan penyebrangan merupakan biaya yang terbesar, mengalami kenaikan di kisaran 40 hingga 60 persen (berdasarkan data yang berkembang di masyarakat), maka berapa tarif yang akan dikenakan kepada masyarakat.
"Saat ini daya beli masyarakat hanya cukup jika tarif tersebut naik sesuai dengan permintaan kami untuk menutup kekurangan tarif yang terdahulu," katanya.
Menurutnya, jika memang pemerintah berkeinginan menaikkan harga BBM bersubsidi, maka Gapasdap minta agar hal tersebut tidak dikenakan untuk moda transportasi laut/penyeberangan.
"Alasannya karena segmen pasar dari angkutan laut penumpang/penyeberangan adalah masyarakat kelas bawah yang terbatas daya belinya," katanya.
Selain itu, fungsi angkutan penyeberangan adalah sebagai infrastruktur di negara maritim yang seharusnya fungsi tersebut dijalankan oleh pemerintah, tetapi untuk angkutan penyeberangan, fungsi tersebut dijalankan oleh para pengusaha.
BACA JUGA:Realisasi Pajak Lampaui Target Capai 48,33 persen Bukti Kepatuhan WP Meningkat
Maka dari itu, sebagai fungsi infrastruktur dan juga angkutan super massal, harusnya nilai subsidi BBM lebih besar dibandingkan dengan moda transportasi yang tidak merangkap demikian.
"Apalagi jargon dari Presiden Jokowi adalah pembangunan sektor maritim," katanya.
Enam Fraksi di DPR Tolak Kenaikkan BBM
Sementara itu, dari Jakarta di laporkan hampir seluruh Fraksi di DPR menolak kenakkan BBM. Fraksi itu adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Adapun mereka yang abstain yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Serta satu yang setuju yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Berikut pandangan enam fraksi yang menolak kenaikkan BBM:
1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto, sekaligus anggota Komisi VII DPR, meminta agar pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Sebab harga minyak dunia yang sekarang masih di bawah besaran asumsi makro yang tercantum dalam APBN 2022 yaitu sebesar US$ 100 per barel, sehingga seharusnya APBN 2022 masih dapat menutupi kebutuhan subsidi BBM hingga akhir tahun 2022," tutur Mulyanto melalui siaran resminya yang diterima pada Rabu, 31 Agustus 2022.
BACA JUGA:Penetrasi Layanan Digital Bank Mandiri di Sumbagsel, User Fitur Livin’ Sukha Capai 980 Ribu
Menurutnya, saat pembahasan revisi APBN 2022, dasarnya adalah perubahan harga minyak mentah Indonesia atau ICP (Indonesia Crude Price) dari US$ 63 per barel menjadi US$ 100 per barel.
2. Gerindra
Partai Gerindra kendati berada di dalam pemerintahan juga menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Melansir dari cnbc, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan partainya tidak ingin ada kenaikan harga BBM bersubsidi.
Pernyataan Andre tersebut merupakan perwakilan sikap dari Fraksi Gerindra.
" Instruksi Ketua Fraksi Gerindra, sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Fraksi Gerindra tidak ingin ada kenaikan harga BBM subsidi. Kami mengusulkan kepada pemerintahjangan ada kenaikan BBM. Kasihan masyarakat," jelas Andre saat melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir pekan lalu, dikutip pada Rabu, 31 Agustus 2022.
BACA JUGA:DPP Gerindra Belum Tetapkan Pengganti Syukri Zen, Seharusnya Roudhotul Jannah
Konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite, kata Andre tahun ini diproyeksikan akan mencapai 28 juta kilo liter (kl). Sementara itu, kuota yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini hanya 23,05 juta kiloliter dan diprediksi akan habis pada September 2022.
Untuk mengatasi hal tersebut, Andre mengatakan, dirinya sejak jauh-jauh hari telah meminta pemerintah menambah kuota Pertalite. Sejalan dengan itu, dia mengatakan perlunya pemerintah segera menerbitkan aturan pengendalian agar distribusi Pertalite lebih tepat sasaran.
3. Partai Demokrat
Anggota Komisi VII Fraksi Demokrat Sartono Hutomo memandang pemerintah tidak perlu menaikkan BBM bersubsidi jika bila kebocoran subsidi yang selama ini terjadi dibenahi secara maksimal.
Sartono menilai pemerintah belum menjalankan langkah konkrit dengan mencegah kebocoran subsidi BBM yang lari ke sektor industri besar.
"Apabila kebocoran ini ditekan, maka harga BBM tidak perlu dinaikkan," tegas politisi Partai Demokrat itu. Ia mengingatkan, dampak kenaikan harga BBM akan menciptakan efek berantai terutama peningkatan inflasi. Apalagi, harga barang kebutuhan pokok sudah naik," jelas Sartono melalui siaran resminya.
"Harga-harga sudah naik, BPS dan BI mencatat kenaikan harga pangan telah menyentuh 10%. Inflasi diprediksi dapat menyentuh 7%-8% bila harga BBM mencapai Rp 10.000. Inflasi akan menurunkan daya beli rakyat dan angka kemiskinan berpotensi meningkat," kata Sartono melanjutkan.
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
Anggota Komisi XI Fraksi Golkar Misbakhun juga salah satu perwakilan Fraksi Golkar yang menolak jika harga BBM subsidi dinaikkan.
BACA JUGA: Ada 78 Adegan Dalam Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J , Lima Orang Tersangka Hadir
Menurut Misbakhun, saat ini adalah momentum bagi pemerintah dan badan usaha untuk memperbaiki penyaluran BBM subsidi dari hulu ke hilir.
Karena pengguna BBM bersubsidi juga banyak dikonsumsi oleh nelayan, petani, dan digunakan dalam alat pertanian dan mesin produksi UMKM, yang selama ini memberikan dampak ke pertumbuhan ekonomi.
"Saya termasuk belum setuju BBM dinaikkan, karena mengingat BBM kita sudah disubsidi. Jika menggunakan harga kekinian untuk BBM subsidi akan memberikan masyarakat kelas menengah ke bawah. Sehingga kalau terjadi lonjakan konsumsi akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi," jelas Misbakhun.
Pasalnya, kata Misbakhun motor pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi. "Jangan sampai menaikan pertumbuhan ekonomi tertekan karena inflasi," ujarnya.
"Ada rakyat kecil yang naik motor, kalau jadi dinaikkan dampaknya konsumsi akan berkurang, kenaikan inflasi akan membuat pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai," ujarnya.
5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Anggota Komisi XI Fraksi PPP Wartiah menghimbau pemerintah untuk mencermati efek dari inflasi yang tinggi, yang dapat menekan daya beli masyarakat karena harga pangan dan energi, serta belum kembalinya tenaga kerja dibandingkan pra- pandemi.
Oleh karena itu, berkaitan dengan kenaikan harga BBM, menurut Wartiah, pemerintah tidak hanya harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi semata, namun harus juga memperhatikan inklusivitas atau masyarakat 40% kelompok paling bawah.
6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Penolakan kenaikan oleh PKB disampaikan oleh Anggota Komisi XI fraksi PKB Bertu Merlas, Menurutnya, harga kebutuhan pokok saat ini sangat tinggi dan jika BBM subsidi dinaikkan maka beban rakyat akan semakin berat.
BACA JUGA:Jaga Penurunan Daya Beli Pasca Kenaikkan BBM, Pemerintah Siapkan Bantalan Sosial Rp24,17 Triliun
"Operasi ini sampai ke biaya produksi, bukan sekedar pasarnya saja. Karena kesejahteraan petani terganggu, sekarang pendapatan petani turun karena biaya produksi meningkat," ujar Bertu.
Oleh karena itu, menurut Bertu apabila pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, baik Solar dan Pertalite akan berdampak kepada daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama para petani.
Sri Mulyani Soal Kenaikkan BBM
Sinyal-sinyal kenaikan harga BBM telah banyak terungkap beberapa waktu ini. Santer dikabarkan harga BBM subsidi bakal naik besok, 1 September 2022.
Hingga kini belum jelas apakah harga BBM benar-benar akan naik mulai besok. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun enggan menjawab soal kabar kenaikan harga BBM.
BACA JUGA:Harga BBM Subsidi Naik, Bagaimana Dampak Terhadap Tarif Transportasi, Ini Penjelasan Menhub
Ketika ditanya di Gedung DPR RI, Sri Mulyani sama sekali tak menjawab soal kepastian kenaikan harga BBM. Sri Mulyani malah bertanya balik ke wartawan.
"Udah ada belum (pengumumannya)?" katanya sambil tersenyum dan langsung pergi meninggalkan kumpulan wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu, 31 Agustus 2022 sebagai mengutip dari detik.com
BACA JUGA:Pelaksanaan Program Privatisasi Lima BUMN, Menkeu Sri Mulyani Pastikan Segera Right Issue
Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan semua faktor dalam penentuan kenaikan harga BBM. Mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga keberlanjutan APBN.
"Kita pokoknya lihat seluruh faktor dalam hal ini. Yang harus diseimbangkan tadi, growth, inflation, daya beli, APBN," ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga bicara sejauh ini pemerintah berhasil menahan kenaikan tingkat inflasi karena memberikan subsidi energi yang terus menerus naik hingga tiga kali lipat.
"Banyak negara hadapi inflasi di atas 8-9%. Karena kita naikkan subsidi BBM sampai tiga kali. Nilainya sampai Rp 502 triliun. Itu yang sebabkan harga-harga relatif bisa dikendalikan, kemarin pun inflasi disumbangkan lebih banyak oleh makanan bukan administered prices," sebut Sri Mulyani. (yui)