Pelaksanaan Program Privatisasi Lima BUMN, Menkeu Sri Mulyani Pastikan Segera Right Issue

Pelaksanaan Program Privatisasi Lima BUMN, Menkeu Sri Mulyani Pastikan Segera Right Issue

Menteri keuangan srimulai saat menjelaskan rencana privitisasi lima BUMN kepada Komisi XI DPR, Senin, 29 Agustus 2022. –Foto: humas kemenkeu---

JAKARTA, RADAR PALEMBANG – Pemerintah berencana melakukan right issue terhadap saham lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah itu merupakan program tahunan privatisasi terhadap lima BUMN.  

Lima BUM yang masuk ke dalam program privatisasi tahunan itu adalah: PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Semen Kupang (Persero).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati  telah mempresentasikan program tahunan privatisasi Lima BUMN dan rencana right issue kepada Komisi XI DPR pada Selasa, 29 Agustus 2022.

Sri Mulyani membeberkan komposisi saham lima BUMN kepada anggota DPR.  Untuk BUMN

BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk, komposisi kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pemerintah sebesar 75,35 persen dan sisanya publik 24,65 persen. ‘’Yang akan kita jual dalam right issue nanti adalah saham Waskita yang portepel,’’ujar Sri Muyalni.

BACA JUGA:Dampak PMN Kepada BUMN yang Nilainya Capai Rp369,17 Triliun, Ini Penjelasan Menkeu

Saham Portepel sdalah saham yang termasuk dalam authorized shares, namun belum diterbitkan oleh perusahaan. Karena belum diterbitkan, otomatis saham ini tidak bisa dimiliki oleh siapa pun, dan tidak memiliki hak apa pun baik dividen maupun voting.

Menurut Sri Mulyani, dalam right issue saham PT Waskita Karya nanti ,  pemerintah akan memasukkan  Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun.

‘’Harapan tentu publik bisa mengenerate dari sisi mereka ikut right issue. Publik pada saat itu masuk dengan Rp0,9 triliun,” ungkap Menkeu.

Sri Mulyani melanjutkan penjelasannya soal privatisasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang komposisi sahamnya adalah Pemerintah 51 persen dan publik 49 persen.

BACA JUGA:Bupati OKI Terima Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra

Right issue PT Adhi Karya juga pada saham portepel. Pemerintah berencana akan melakukan PNM sebesar Rp1,98 triliun. Berikutnya publik diharapkan akan bisa mengenerate additional funding sebesar Rp1,89 triliun.

Untuk PT BTN Tbk, dengan kepemilikan Pemerintah 60 persen dan publik 40 persen, juga dilakukan right issue dengan Pemerintah akan tetap menjaga proporsi kepemilikan.

 “PMN yang akan kita masukkan adalah sebesar Rp2,48 triliun, dimana diharapkan publik akan bisa ikut sharing dengan mengambil right issue-nya sebesar Rp1,65 triliun,” jelas Menkeu.

Di sisi lain pada PT Semen Indonesia Tbk, dengan Pemerintah memiliki share 51,01 persen dan publik 48,99 persen, apabila dilakukan right issue maka proporsinya akan tetap terjaga.

PMN PT Semen Indonesia dalam bentuk inbreng saham dari PT Semen Baturaja Tbk.

BACA JUGA:Harga Jual Listrik ke PT PLN Kompetitif, PT BPI Optimis Penuhi Pasokan Listrik Masyarakat

Transaksi inbreng saham adalah transaksi yang memasukkan aset non tunai seperti tanah dari para pemegang saham untuk dijadikan modal perusahaan. Ketentuan yang mengatur mengenai penyetoran modal saham dalam bentuk Inbreng adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  

Terakhir pada PT Semen Kupang (Persero) dengan kepemilikan Pemerintah 61,48 persen, Bank Mandiri 37,39 persen.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,12 persen., jenis saham yang akan dijual yaitu saham Pemerintah dengan metode privatisasi penjualan saham secara langsung kepada investor yang berminat.

“Perkiraan tentang jumlah saham yang akan dijual adalah 82.213. Pemerintah dalam hal ini diperkirakan akan mendilusi sampai 0 persen, Bank Mandiri akan tetap, dan investor akan bisa mengambil alih dari kepemilikan Pemerintah,” pungkas Menkeu.

BACA JUGA:Debut Pembalap Ferrari Carlos Sainz Jr di Kualifikasi F1 GP Belgia 2022, Bukan Tercepat Tapi Star Terdepan

Pada pemaparannya, Sri Mulyani menyebut, dalam melakukan privatisasi BUMN harus mengacu kepada Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara pasal 24 ayat 5. Isinya Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR.

Kinerja PT Waskita Selama 2022

PT Waskita Karya Tbk (WSKT) berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 294 miliar pada semester I-2022, tumbuh 28,95 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 155 miliar.

"Hal tersebut tercapai karena keberhasilan implementasi delapan stream penyehatan keuangan Waskita," kata Corporate Secretary Waskita Karya Novianto Ari Nugroho dalam keterangan tertulisnya pada Minggu, 31 Juli 2022 lalu.

Novianto mengungkapkan, perseroan mampu mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 29,29 persen pada paruh pertama 2022 menjadi Rp 6,09 triliun dibanding periode sama tahun lalu Rp 4,71 triliun.

BACA JUGA:Pendapat 10 Ahli Soal Putri Candrawathi Kukuh Sebagai Korban Asusila, Kekerasan dan Pelecehan Seksual

"Pertumbuhan ini didukung dengan adanya perbaikan dari beberapa segmen pendapatan seperti konstruksi, jalan tol dan properti. Selain itu, penyerapan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang lebih besar turut mendukung pertumbuhan pendapatan usaha perseroan," ujar dia.

Dia melanjutkan, perseroan juga berhasil membukukan laba bruto sebesar Rp 657 miliar atau tumbuh 29,36 persen dari sebelumnya Rp 508 miliar.

"Sebagai dampak positif dari Master Restructuring Agreement (MRA), perseroan berhasil menurunkan beban keuangan hingga 3,07 persen menjadi Rp 1,97 triliun," tutur dia.

Pada semester I-2022, kata Novianto, aksi korporasi perseroan melalui strategic partnership dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melalui mekanisme share swap telah selesai.

BACA JUGA:Dorong Ekonomi dan Produktivitas Pertanian di OKU Timur, Wamentan dan Gubernur Buka Jambore Petani Milenial

Di mana perseroan mengambil alih kepemilikan saham SMI di PT Waskita Toll Road (WTR) sebesar 4,501 persen, dan dilanjutkan dengan pengambilalihan 55 persen saham PT Waskita Toll Road (WTR) pada PT Cimanggis Cibitung Toll Road (CCT) oleh SMI.

Dengan adanya aksi korporasi tersebut, menurut Novianto, total liabilitas perseroan yang sebelumnya tercatat sebesar Rp 88,14 triliun pada akhir 2021, berhasil turun 12,40% menjadi Rp 77,21 triliun pada akhir Juni 2022.

Adapun total ekuitas perseroan pada akhir semester I-2022 sebesar Rp 19,94 triliun, serta total aset perseroan mencapai Rp 97,14 triliun.

Novianto mengatakan bahwa pada semester kedua tahun ini, perseroan akan terus fokus pada bisnis operasionalnya, terutama melalui penyerapan dana PMN yang lebih besar untuk mendukung penyelesaian proyek-proyek existing perseroan.

“Di semester kedua ini, perseroan juga optimistis dapat menyelesaikan rangkaian transaksi atas tiga ruas tol perseroan lainnya melalui strategic partnership, di mana aksi korporasi ini akan memberikan dampak penurunan utang perseroan melalui dekonsolidasi utang, sehingga beban keuangan perseroan juga akan menurun secara signifikan. (yui)

Sumber: